DIALEKTIS.CO, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin menyebut untuk saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kaltim kini menjadi sangat mengkhawatirkan. Hal itu berbanding lurus juga dengan kondisi perekonomian masyarakat yang justru kian menyusut disetiap waktunya, tak terkecuali pegiat UMKM.
Jawad menyampaikan UMKM kini memerlukan perhatian lebih dari stakeholder terkait menyangkut kesejahteraan. Karena kata dia, perlu di perhitungkan secara benar dan matang dalam menyiapkan langkah-langkah kedepan.
“Jadi Covid-19 bisa dilalui, usaha dari pelaku UMKM juga ga mati,” kata Jawad Dikonfirmasi, Sabtu (17/7/2021).
Mengingat, Pemprov Kaltim di 2021 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp251 miliar yang hanya digunakan untuk penanganan bidang kesehatan, namun tidak dialokasikan untuk anggaran Jaringan Pengaman Sosial (JPS).
Menurutnya, perlu dilakukan lobi tingkat tinggi, untuk meminta alokasi dana tambahan untuk menghadapi Covid-19 di Kaltim. Karena, jika saat ini akan dilakukan refocusing pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021, bagi Jawad akan menjadi kurang maksimal.
“Soalnya kalau APBD Perubahan kan itu pasti kecil, sedangkan kalau refocusing ini perlu anggaran banyak. Bisa juga sebenarnya dibahas ke anggaran APBD murni tahun 2022, tapi kan masyarakat kita butuh dalam waktu dekat,” terangnya
Jawab mengapresiasi kepada para pelaku usaha di Kaltim, sebab meski sedang tertekan dengan kebijakan penanganan Covid-19, namun masih tetap bijak menaatinya.
“Pemerintah perlu juga nih mengambil sikap tegas untuk memberikan solusi kepada pegiat UMKM. Jadi ga hanya memberikan batasan, tetapi ada solusi yang diberikan. Karena sejatinya daerah harus memikirkan nasib pelaku usaha dan menopangnya,” pungkasnya. (Mfa/Yud)
