DIALEKTIS.CO, Samarinda – Menyikapi lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama dengan Dinas Kesehatan Kaltim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Jumat (16/7/2021).
RDP ini digelar untuk meminta kejelasan dan mengetahui rencana penanganan Covid-19 di Kaltim. Mengingat saat ini seluruh Kabupaten/ Kota di Kaltim berstatus zona merah dengan jumlah terkonfirmasi harian mencapai 1000 kasus lebih.
“Sehubungan dengan melonjaknya kasus Covid-19 pada akhir-akhir ini Komisi IV DPRD Kaltim ingin mendalami langkah dan strategi Satgas Covid-19 mengingat Kaltim menjadi perhatian serius pemerintah pusat akibat lonjakan kasus,” jelas Rusman Yaqub Ketua Komisi IV DPRD Kaltim.
Ditambahkan Rusman, melonjaknya kasus terkonfirmasi harian membuat sejumlah Rumah Sakit dan Pusat Karantina di Kaltim hampir mencapai batas maksimal.
Dari total 886 Kapasitas tempat tidur yang tersebar di 5 daerah, yakni Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur dan Paser, 591 diantaranya sudah terisi dengan presentase keterisian sebanyak 66,70 %.
Ia mengingatkan, agar pemerintah melalui satgas dan OPD terkait harus mempersiapkan strategi darurat apabila terjadi outbreak. Terutama terkait dengan tindakan penanganan pasien. Jangan sampai ada pasien yang tidak mendapatkan penanganan.
“Kami berharap persoalan ini dapat teratasi DPRD ikut mendukung strategi langkah taktis yang sudah disiapkan satgas Covid-19 Kaltim. Samarinda, Balikpapan, Berau dll RS rujukan Covid sudah tidak lagi menerima pasien, jadi harus ada langkah darurat yang harus diambil,” tegasnya.
Selain strategi penanganan, politisi PPP ini juga meminta agar pemerintah mematangkan langkah pencegahan. Salah satunya dengan memasifkan program vaksinasi di masyarakat. Hal ini dalam rangka mempercepat terbentuknya herd immunity dan mengurangi risiko bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.
“Banyak keluhan masyarakat di seluruh Kabupaten/ Kota saat ini masyarakat sangat antusias mendaftarkan diri untuk melaksanakan vaksinasi, namun yang terjadi di Puskesmas, vaksin tidak ada,” paparnya.
Hal ini pun turut ditanggapi dr. Padhilah Mante Runa Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaltim. Ia pun mengakui bahwa kondisi di Kaltim saat ini masuk dalam kategori darurat dan memerlukan strategi serta penanganan khusus. Lonjakan kasus sudah terlihat sejak minggu ke 2 bulan Juni hingga saat ini.
“Kaltim salah satu provinsi yang dianggap darurat. Kasus Covid-19 terus meningkat sejak minggu ke 2 bulan Juni sampai hari ini,” terang Padhilah.
Ditambahkannya, dua kota di Kaltim yang memulai trend lonjakan kasus yakni Bontang dan Balikpapan. Peningkatan kasus sudah terlihat sejak pertengahan bulan Juni lalu.
“Untuk kabupaten yang mengalami peningkatan di minggu kedua bulan Juni adalah Balikpapan dan Bontang,” tambahnya.
Padhilah pun mengimbau, guna mengatasi lonjakan kasus ini masyarakat dapat disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Serta tetap mematuhi kebijakan PPKM di masing-masing daerah di Kaltim. (Mfa/Yud).