Dialektis.co, Bontang – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (11/6/2025).
Sekretaris Fraksi ADB, Arfian Arsyad, mengungkapkan bahwa pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp606,51 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp25 miliar. Dari perhitungan tersebut, pembiayaan netto yang diperoleh mencapai Rp581,51 miliar lebih.
Lebih lanjut, Arfian menjelaskan bahwa dengan memperhitungkan selisih realisasi surplus/defisit dan pembiayaan netto, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 tercatat mencapai Rp282,15 miliar lebih. Fraksi ADB menilai angka tersebut tergolong tinggi dan menunjukkan adanya persoalan dalam optimalisasi serapan anggaran.
“Fraksi ADB berpandangan nilai SILPA ini masih cukup tinggi dan perlu perbaikan signifikan. Kami mendorong komisi-komisi DPRD mencermati OPD yang memiliki serapan anggaran rendah, agar menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi ADB juga memberikan sejumlah catatan strategis yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya, mendorong Pemkot Bontang untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang hingga kini belum dituntaskan.
Fraksi juga meminta Walikota beserta jajaran untuk lebih serius dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan aset tetap milik pemerintah daerah. Kelemahan dalam manajemen aset dinilai dapat berdampak langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan.
ADB turut menyoroti lemahnya perencanaan program kegiatan dan keterbatasan personalia OPD sebagai faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran. Kesalahan dalam penjadwalan maupun minimnya tenaga teknis dinilai menjadi penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program.
“Fokus penganggaran juga harus diarahkan pada sektor strategis seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, hingga penguatan ekonomi dan keagamaan,” ujarnya.
Lebuh lanjut, Fraksi ADB menegaskan bahwa meskipun sebagian kegiatan tidak terealisasi karena faktor efisiensi, tidak menutup kemungkinan juga adanya penurunan kinerja aparatur pada tahun 2024. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap OPD dinilai sangat mendesak.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi ADB berharap ke depan Pemkot Bontang dapat lebih efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat secara merata. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post