DIALEKTIS.CO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk tidak hanya mencatat kenaikan aset secara nominal. Tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatannya secara strategis dan produktif.
Hal itu disampaikan oleh Winardi, anggota Fraksi PDI Perjuangan, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Selasa (10/6/2025).
Dijelaskan Winardi, berdasarkan Neraca Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2024, total aset mengalami peningkatan dari Rp6,47 triliun pada 2023 menjadi Rp6,6 triliun lebih di 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 2,05 persen.
“Kami mengapresiasi adanya peningkatan nilai aset, namun Pemerintah juga perlu melakukan pemetaan dan pendataan aset secara komprehensif serta mendorong diversifikasi pemanfaatan,” tegasnya.
Kata dia, jangan sampai aset hanya tercatat untuk keperluan administratif, tapi tidak memberi manfaat ekonomi bagi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, pemanfaatan aset daerah harus diarahkan sebagai peluang ekonomi.
Misalnya melalui kerja sama pemanfaatan aset, optimalisasi pendapatan daerah dari properti, serta fungsi sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam rincian laporan neraca tersebut, aset Pemerintah Kota Bontang pada 2024 terdiri dari:
- Aset lancar sebesar Rp466,22 miliar
- Investasi jangka panjang sebesar Rp261,91 miliar
- Aset tetap sebesar Rp4,88 triliun
- Properti investasi sebesar Rp36,73 miliar
- Aset lainnya sebesar Rp956,3 miliar
Sementara itu, kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tercatat mengalami penurunan dari Rp44,82 miliar pada 2023 menjadi Rp37,65 miliar di tahun 2024.
Kewajiban ini di antaranya mencakup utang belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Desember 2024 yang dibayarkan Januari 2025, serta utang belanja barang dan jasa di RSUD Taman Husada yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dari hasil kalkulasi, ekuitas dana Pemerintah Kota Bontang mencapai Rp6,56 triliun lebih, sehingga neraca keuangan daerah dinyatakan balance antara total aset dan laporan perubahan ekuitas.
“Catatan ini harus menjadi perhatian kita bersama agar pengelolaan aset dan keuangan daerah benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara nyata,” tutupnya.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan aset dan menyarankan agar dilakukan pengawasan berkala terhadap aset yang berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post