Dialektis.co – Menyikapi regulasi larangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang memastikan akan mengambil langkah proaktif.
Yakni, dengan menyiapkan sejumlah skema alternatif. Serta menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha menilai Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 dan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026, terlait larangan tersebut mendorong daerah untuk menyesuaikan sistem pemenuhan tenaga pengajar.
Kata dia, menyikapi itu pihaknya telah mengusulkan beberapa opsi, untuk mengatasi potensi kekurangan guru. Seperti skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun guru pengganti.
“Sejumlah skema sudah kami siapkan. Namun hingga saat ini belum mendapat persetujuan dari kementerian,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Ia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa mengganggu proses pendidikan di daerah.
“Kami akan berkoordinasi dan berharap ada solusi, karena kebutuhan guru tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Baca juga: Bontang Terancam Kekurangan Guru, Non-ASN Tak Boleh Mengajar Berlaku Awal 2027
Selain itu, Disdikbud Bontang juga mendorong agar kewenangan pemenuhan tenaga pengajar dapat diberikan lebih luas kepada pemerintah daerah. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan riil di lapangan, termasuk distribusi dan kekurangan guru di masing-masing sekolah.
“Selama ini rekrutmen ASN dan PPPK mengikuti jadwal pusat, sementara masa pensiun guru di tiap daerah berbeda-beda,” jelasnya.
Untuk jangka menengah, Disdikbud juga merencanakan rekrutmen tenaga pengajar baru. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi agar transisi kebijakan berjalan lebih mulus tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di Kota Bontang.
Dirinya pun menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan kebijakan ini.
Dengan komunikasi yang baik, ia optimistis solusi yang berpihak pada kebutuhan daerah dapat ditemukan. (*/Adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg kemudian join.
Discussion about this post