Dialektis.co, Bandar Lampung – Komunitas gerakan pencinta lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung menilai pembangunan pagar pembatas (barrier) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) pemborosan di tengah kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah saat ini.
Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, dengan tegas mengatakan pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer di Taman Nasional Way Kambas bukan solusi satu-satunya dan bukan cara paling efektif untuk mencegah konflik antara gajah dan manusia di Taman Nasional Way Kambas.
Menurutnya, sebagai kawasan konservasi, hal yang paling memungkinkan untuk mitigasi konflik di Way Kambas yaitu pembangunan tanggul di sepanjang jalur jelajah gajah di perbatasan Taman Nasional Way Kambas dengan wilayah warga.
“Pertama kan memang kita melihat bahwa pembangunan pagar bukan solusi satu-satunya dan paling efektif. Sebagai kawasan konservasi, hal yang paling memungkinkan untuk mitigasi konflik gajah dan manusia yaitu pembangunan tanggul,” ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Kata dia, secara konstruksi ada potensi pagar pembatas tersebut akan bisa ditaklukkan gajah. Dengan kekuatan yang dimiliki gajah, pagar yang dibangun tersebut masih ada potensi bisa dirobohkan oleh gajah.
“Tapi kalau tanggul, ketika dibuat dengan konstruksi lumayan tinggi maka gajah akan kesulitan untuk menembus tanggul tersebut,” imbuhnya.
Berkaitan dengan anggaran pembangunan tanggul dan pagar pembatas yang jumlahnya ratusan miliar, dia menilai hal tersebut merupakan bentuk pemborosan di tengah kebijakan efisiensi pemerintah.
“Nah, kemudian kan memang anggarannya ini cukup fantastis, mencapai Rp839 miliar. Ini kan suatu anggaran yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara di situasi hari ini, ini semacam pemborosan di tengah efisiensi,”
“Banyak persoalan-persoalan lain yang sama urgennya bahkan lebih urgen yang memang harus diselesaikan selain membangun pagar pembatas di Way Kambas,” jelasnya dalam rilis tertulis.
Dia juga menilai proyek pembangunan pagar sepanjang 138 kilometer yang kini sedang dikerjakan itu juga tidak efisien. Sebab, menurutnya, gajah memiliki jalur tertentu dalam penjelajahannya mencari makan.
Karena itu, dia menilai untuk saat ini kurang tepat jika pemerintah menggelontorkan anggaran yang berjumlah fantastis untuk memagar seluruh kawasan TNWK.
“Kan tidak semua wilayah atau sepanjang jalur pembatasan itu wilayah konflik. Jika memang harus dibangun pembatas di tengah efisiensi saat ini, seharusnya hanya mengambil spot-spot tertentu saja, spot yang memang rawan, yang perlu dilakukan pembangunan tanggul. Jadi bukan pagar ya, tapi yang harus dilakukan itu pembangunan tanggul,” ucapnya.
Selanjutnya, terkait seberapa besar manfaat bagi masyarakat atas dibangunnya pagar pembatas tersebut, dia mengatakan masih harus menunggu, apakah secara investasi jangka panjang memang sebanding antara manfaat dengan hal-hal dan biaya yang sudah dikeluarkan.
“Kalau berbicara manfaat, ketika memang pembangunan pagar ini di kemudian hari berjalan efektif, secara investasi jangka panjang masih ada pertanyaan apakah ini sebanding,” katanya.
Irfan juga mengatakan WALHI Provinsi Lampung juga memberikan beberapa catatan yang perlu ditinjau ulang terkait proyek pembangunan pagar pembatas (barrier) ini, di antaranya yakni berkaitan dengan pengawasan dan perawatan pagar pembatas tersebut.
“Beberapa catatan kita terkait dengan proyek pemerintah ini ada beberapa hal yang harus ditinjau ulang gitu kan. Kadang terkesan pemerintah hanya melakukan pembangunan, tetapi pemeliharaan dan pengawasannya bagaimana?”
Selanjutnya, dia menyebut proyek pembangunan tanggul dan pagar pembatas ini minim kajian dan terkesan hanya keputusan secara politis untuk meredam isu konflik gajah dan manusia yang selama ini terjadi. Dia menyebut proyek ini sifatnya top-down dari pemerintah pusat.
“Sependek sepengetahuan kita, ini tidak ada kajian serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Ini hanya dari segi aspek politis. Di mana pemerintah ingin meredam isu konflik yang selama ini terjadi dan diperparah dengan isu perubahan zonasi Taman Nasional Kambas sebagai ekowisata dan jasa perdagangan karbon. Proyek pembangunan pagar ini sebagai barter agar potensi konflik berkurang di desa-desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.”
Lebih lanjut, berkaitan dengan transparansi anggaran dalam proyek ini, dia mengatakan sejauh ini WALHI belum mengetahui secara pasti apakah anggaran yang digunakan murni berasal dari APBN ataukah ada sumber lain, serta apakah hanya satu tahun anggaran atau akan berlanjut untuk tahun anggaran selanjutnya.
“Kita tidak tahu apakah ini murni duit APBN, apakah 800-an miliar ini hanya di satu tahun anggaran atau berapa tahun, karena pemerintah hanya menyebut akan dibangun pagar dengan dana 800-an miliar. Kita nggak tahu bagaimana proses anggarannya yang terjadi di proyek pembangunan pagar Taman Nasional Way Kambas tersebut,” kata Irfan.
Terkait potensi penyimpangan atau korupsi itu tetap ada, secara gamblang dia mengatakan potensi terjadinya korupsi dan penyelewengan selalu ada dalam setiap proyek.
“Baik anggaran besar atau anggaran kecil potensi korupsi itu tetap ada. Kita semua, masyarakat Provinsi Lampung dan masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan proyek tersebut tidak dikorupsi, berjalan dengan efektif, dan juga berfungsi dengan efektif setelah proyek itu jadi,” pungkasnya. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post