Dialektis.co
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home KABAR PARLEMEN DPRD Bontang

Buntut Dua Perusahaan Mangkir RDP, Pembahasan Bersama Pemuda Loktuan Sempat Memanas 

Redaksi by Redaksi
November 20, 2023
Buntut Dua Perusahaan Mangkir RDP, Pembahasan Bersama Pemuda Loktuan Sempat Memanas 

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Bontang (Foto/Lutfi)

Share on FacebookShare on Twitter

DIALEKTIS.CO, Bontang – Pembahasan Anggota Komisi I DPRD Bontang dengan Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) yang membahas perihal lapangan pekerjaan di Gedung Sekretariat DPRD Bontang pada Senin (20/11/2023) sempat memanas.

Hal itu ditengarai dua perusahaan yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Black Bear tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Sejauh pantauan lokasi, RDP diwarnai dengan kekecewaan dari IPLB. Bahkan hampir menolak jalannya RDP. Padahal, forum tersebut dihadiri Kepala Disdukcapil, Kadisnaker, DPMPTSP, Disnaker Provinsi, Camat Bontang Utara dan Lurah Loktuan.

Baik anggota Komisi I DPRD Bontang maupun anggota IPLB mengaku kecewa atas ketidakhadirkan dua perusahaan tersebut. Mengingat, dua perusahaan itu dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap anak perusahaan lainnya.

“Lah PKT itu ibaratnya induk perusahaan. Kalau dia saja tidak datang bagaimana anak perusahaan mau tertib,” ucap Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin.

Atas ketidakhadiran perusahaan tersebut, Muslimin menilai kurangnya komitmen perusahaan dalam merangkul serta menyelesaikan keluhan warga yang berada di kawasan buffer zone. Alhasil, pihaknya harus menjadwalkan ulang RDP hingga semua perusahaan dinyatakan lengkap.

“Kalau seperti ini akan membuang waktu. Setidaknya kalau pimpinan perusahaan tidak bisa hadir bisa mengirimkan delegasi. Jadi persoalan ini cepat terurai,” jelasnya.

Sementara itu, Edi salah seorang Anggota IPLB mengungkapkan bahwa perusahaan yang berdomisili di kawasan Loktuan tidak transparan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja.

Bahkan, ia menilai perusahaan tidak memberi ruang atau kesempatan terhadap warga buffer zone untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap lapangan pekerjaan.

Padahal sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 tahun 2018 terkait pekerja lokal, menyatakan setiap aktivitas usaha di Bontang diwajibkan memberdayakan warga lokal dengan proporsi 75 persen. Sedangkan 25 persen sisanya berasal dari luar Bontang. Semua perusahaan

“Kalau menilik Perda itu saya rasa perusahaan belum menerapkan betul. Masa kami hanya menerima amoniak nya saja. Paling enggak ada ruang bagi kami untuk ikut kerja. Seperti kesempatan Trund Around (TA),” pintanya. (ADV).

Reporter: Lutfi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1  kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: Komisi I DPRD Bontang
ShareTweet
Previous Post

UU ASN Disahkan, Muslimin Minta Pemkot Gerak Cepat Lakukan Kajian

Next Post

Komisi I DPRD Bontang Usul Rekrutmen Tenaga Kerja Wajib Lewat Disnaker

Related Posts

Khawatir Bebani APBD, Rustam Minta Pemerintah Tidak Rekrut Honorer Lagi
DPRD Bontang

Setuju Biaya Parkir Progresif di Citimall Bontang, Rustam: Perawatan Fasilitas Harus Meningkat

Dewan Tinjau Proyek Polder Tanjung Laut, Kualitas Pengerjaan jadi Perhatian
VIDEO

Dewan Tinjau Proyek Polder Tanjung Laut, Kualitas Pengerjaan jadi Perhatian

Warga Keluhkan Lumpur Kotori Jalan Karimata Akibat Proyek Polder Tanjung Laut
WARTA

Warga Keluhkan Lumpur Kotori Jalan Karimata Akibat Proyek Polder Tanjung Laut

Pagi Ini Hadapi Samarinda di Laga DPRD Cup 2025, Bontang Incar Juara
WARTA

Sekwan Bontang Bantah Hambur Uang Rp3 Miliar Hanya untuk Beli 27 Unit Mikrofon

Legislator Ikut Plototin Target PAD Bontang 2026, Winardi Nilai Terlalu Konservatif
EKBIS

Legislator Ikut Plototin Target PAD Bontang 2026, Winardi Nilai Terlalu Konservatif

Fraksi Amanat Demokrat Bergelora Soroti Realisasi Pajak Daerah, Ingatkan WTP Harus Berdampak 
DPRD Bontang

Fraksi Amanat Demokrat Bergelora Soroti Realisasi Pajak Daerah, Ingatkan WTP Harus Berdampak 

Next Post
Komisi I DPRD Bontang Usul Rekrutmen Tenaga Kerja Wajib Lewat Disnaker

Komisi I DPRD Bontang Usul Rekrutmen Tenaga Kerja Wajib Lewat Disnaker

Discussion about this post

Follow Us

DIALEKTIS.CO
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK
© 2022 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO

© 2021 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.