DIALEKTIS.CO, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji membenarkan data pemberian bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) banyak yang tidak sesuai.
“Saya membenarkan aduan masyarakat ini, karena kita pun sering kali tidak mendapat informasi yang baik. Kita selalu minta ke Dinas Sosial (Dinsos) itu tidak diberikan datanya,” ungkapnya melalui program Halo Kaltim RRI Pro1 Samarinda pada Kamis (29/7/2021).
Politisi Gerindra ini mengaku jika dirinya selalu meminta Komisi IV DPRD Kaltim untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinsos, agar penyalurannya tepat sasaran.
“Ternyata memang benar ada banyak kasus yang sebenarnya masyarakat ini mampu secara ekonomi tapi tetap diberikan bantuan, ini kan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Sebenarnya kata Seno, DPRD ingin bersama-sama dan bersinergi dengan Satgas Covid-19 dengan harapan dapat dilibatkan sehingga bisa memberikan data yang pasti.
“Kita pernah melakukan rapat dengan jajaran eksekutif kemudian memberikan data ke mereka tentang konstituen anggota DPRD yang terdampak,” ujarnya.
Menurutnya, ini merupakan salah satu tugas legislatif ketika menyerap aspirasi masyarakat atau konstituen di lapangan secara langsung.
“Di sinilah tugas kita mengecek kebenaran di lapangan, data dari kita ini adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bahkan dari segi ekonomi juga tidak mampu, mereka tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya,” terangnya.
Setelah seluruh anggota DPRD Kaltim mendata kemudian diberikan ke Dinsos, namun sampai sekarang tidak ada hasilnya.
“Ini yang kita sesalkan karena bekerjanya tidak maksimal, mohon maaf saya harus terbuka. Sampai sekarang pun saya merasa Dinsos ini tidak maksimal,” paparnya.
Oleh sebab itu, sesuai dengan tupoksinya. Legislatif akan terus melakukan dan melakukan pemeriksaan satu per satu kebenarannya.
“Pengawasan akan terus kita lakukan dan mengecek satu per satu kebenarannya,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini, Seno juga mempersilahkan apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan berbagai macam keluhan terkait bansos ataupun BLT.
“Segera saja dilaporkan supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kaltim. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo sudah menyatakan akan memberikan tambahan bantuan, sehingga kita tidak ingin bantuan ini salah sasaran kembali,” tegasnya. (Mfa/Yud)
