DIALEKTIS.CO, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau, bahas persiapan Berau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kaltim (Porprov), Kamis (26/8/2021).
Diketahui, Porprov ke-VII di Berau akan digelar pada November 2022 mendatang.
Ditemui usai rapat, Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub mengungkapkan dalam jalannya RDP, Panitia Besar (PB) Porprov menyampaikan beberapa hal terkait persiapan.
Ada sejumlah persoalan pokok yang dihadapi. Pertama, mengenai venue dan sarana prasarana olahraga untuk tempat bertanding. Hal tersebut berkenaan dengan pola anggaran.
“Pasti kalau menyiapkan venue olahraga, berarti berkonsekuensi untuk membangun sarana. Belum lagi pada saat pelaksanaan, ada biaya operasional penyelenggaraan Porprov-nya,” ungkap Rusman kepada awak media.
Kata dia, dalam pertandingan olahraga ada 3 kunci sukses yang harus jadi perhatian. Mulai penyelenggaraan, prestasi, dan pemberdayaan ekonomi.
Namun alokasi anggaran tak selonggar sebelum pandemi. Sebab penanganan pandemi tengah menjadi prioritas di Benua Etam.
“Kami harus berkreasi mencari pola-pola atau skema baru. Salah satu skemanya adalah kalau venue tidak bisa disiapkan semua, maka konsekuensinya mengurangi cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan,” beber politisi dari Fraksi PPP itu.
Skema kedua bekerja sama dengan Kabupaten dan Kota lain yang sebelumnya memang memiliki venue untuk cabor tertentu. Sebagai contoh, di Balikpapan ada venue bowling.
Bisa pula menggunakan venue olahraga yang ada di tuan rumah Porprov sebelumnya, yakni Kutim. Namun, tuan rumah untuk Porprov ke VII tetap Berau.
“Daripada membangun venue di Berau, lebih baik memakai venue di Kabupaten dan Kota lain. Itu lebih meringankan. Itu solusi yang jadi konsensus kami. Ini masih ada setahun lebih, maka ada ruang untuk mengevaluasi perkembangannya,” tambah Rusman.
Seluruh pihak sepakat Porprov tidak boleh tak terlaksana. Sedangkan alternatif lainnya, juga akan mempertimbangkan partisipasi dari sektor lain seperti perusahaan swasta untuk sponsor.
“Jadi masih banyak alternatif atau pilihan untuk mencari jalan keluar. Selain nanti kami coba melihat kondisi APBD Kaltim seperti apa. Sebab ini event provinsi, jadi provinsi harus ikut bertanggung jawab,” lanjutnya.
Komisi IV mengusulkan agar Porprov berikutnya sudah disertai payung hukum atau aturan-aturan yang digunakan sebagai kriteria untuk menentukan penyelenggaraan Porpov. Termasuk skema pembiayaan.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengakui bahwa persiapan secara keseluruhan memang belum sampai 100 persen. Sebab terkendala pendanaan dalam pembangunan venue.
Pemkab Berau pun coba memahami itu sebab alokasi anggaran saat ini mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.
“Tapi Porprov harus berjalan. Cabor harus dipertandingkan. Sehingga tadi ada solusi dari Komisi IV agar ada cabor yang dikurangi. Kami lihat cabor mana yang dipertandingkan di PON, SEA Games. Itulah yang akan dipertandingkan,” ungkap Gamalis.
Kemudian dengan ketersediaan venue yang tidak maksimal, maka ada pertimbangan untuk bekerja sama dengan kabupaten dan kota lain yang mempunyai venue representatif. (MFA/Yud)
