Pengurus RT yang Jadi Caleg Harus Melepaskan Jabatannya

DIALEKTIS.CO – Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlinawati menegaskan pengurus RT yang jadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024 harus melepas jabatannya.

“Iya, secara aturan jelas tidak boleh jadi pengurus atau anggota Partai Politik. Kalau jadi Caleg, otomatis harus mundur,” ujarnya saat dikonfirmasi Dialektis.co, Rabu (30/8) Pagi.

Aji mengimbau, jika pengurus RT tetap ingin menjadi caleg atau tim sukses, maka harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan lingkup terkecil, pengurus RT harus dapat bekerja secara profesional dan netral, tidak terlibat dalam politik praktis dukung-mendukung peserta Pemilu.

Dijelaskannya secara regulasi dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yakni termasuk perangkat RT yang menerima honor dari pemerintah daerah harus netral dari politik praktis.

Kemudian dipertegas dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan LKK. Pasal 5 ayat 4 yang menyebut, pengurus LKK tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik.

“Itu diatur Permendagri dan sudah dipertegas juga dalam Perwali Bontang. Imbauan untuk mundur sudah mulai kita sampaikan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan selain pendataan RT yang terindikasi jadi pengurus partai. Pihaknya juga menunggu pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT) yang akan diumumkan KPU pada November mendatang.

Jika ada pengurus RT yang masih masuk dalam DCT akan dilakukan langkah tegas sesuai aturan.

Terkait hal itu, Aji menyatakan pihaknya akan segera menggelar pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agar langkah yang diambil tepat dan sesuai aturan. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.