DIALEKTIS.CO – Dengan dalih menjaga “stabilitas” Kementerian Komunikasi dan Informasi, Myanmar meminta seluruh provider internet setempat, untuk memblokir layanan media social Facebook, Instagram dan WhatsApp.
Keputusan itu dilakukan beberapa hari setelah kudeta militer terjadi. Pembelokiran dikabarkan akan berlangsung hingga 7 Februari mendatang.
“Khawatir dengan situasi, saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook,” kata surat dari Kementerian.
Facebook belum memberikan komentar. Separuh dari 53 juta penduduk Myanmar menggunakan Facebook, yang bagi banyak orang identik dengan internet.
“Khawatir dengan situasi, saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara … menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook,” kata surat kementerian itu.
Pada Selasa, militer memperingatkan agar tidak mengunggah apa yang dikatakannya sebagai rumor di media sosial yang dapat memicu kerusuhan dan menyebabkan ketidakstabilan.
NetBlocks mengatakan pemblokiran tersebut tampaknya hanya dilakukan oleh MPT telekomunikasi, yang mengatakan memiliki 23 juta pengguna.
Penyelidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan ujaran kebencian di Facebook telah memainkan peran kunci dalam mengobarkan kekerasan di Myanmar. Perusahaan itu mengatakan terlalu lambat untuk bertindak dalam mencegah informasi yang salah dan kebencian di negara tersebut.
Minggu ini, Facebook mengatakan pihaknya memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat dan mengambil tindakan sementara untuk melindungi dari bahaya seperti menghapus konten yang memuji atau mendukung kudeta, menurut seorang juru bicara. (Sumber: Antara/Reuters)
