DIALEKTIS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan dalam waktu dekat akan berkemah atau camping di kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Pak Presiden akan bermalam, berkemah di titik nol (IKN). Waktunya masih diatur. Tapi tidak lama lagi,” ungkap Gubernur Isran Noor, dilansir dari alaman resmi Pemprov Kaltim, Rabu (2/2/2022).
Rencana berkemah di titik nol itu disampaikan Jokowi dalam rapat singkat di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, pada Senin (31/1/2022) lalu.
Baca juga: Sebut IKN Tempat Jin Buang Anak, Rudy Masud Nilai Edy Mulyadi Cacat Pikir
Sebutnya, dalam rapat itu hanya dihadiri tiga orang. Yakni, Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara dan Gubernur Isran Noor.
Kemah di titik nol IKN nanti, jelas Gubernur, sekaligus akan dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk bertemu para tokoh adat di Kaltim. Mulai tokoh adat Kutai, Paser, Berau, Dayak, Banjar, Bugis dan Jawa.
Saat itu juga akan ditampilkan karya seni budaya dari beragam suku di Kaltim. Selain itu juga akan dilakukan doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta ke Sepaku.
Demi menyiapkan rencana tersebut, maka Gubernur Isran Noor meminta kepada siapapun Sekda terpilih nantinya agar segera berkoordinasi dengan pihak Istana Negara di Jakarta untuk mempersiapkan rencana tersebut.
Baca juga: Sejarawan: Soal Video Hina IKN, Lebih Baik Fokus Tingkatkan Kualitas SDM
Gubernur Isran sudah mendapat kepastian bahwa untuk rencana tersebut, seluruh proses penyelenggaraan acara akan dibiayai oleh Sekretariat Negara. Sementara pengaturan lokasinya akan ditentukan oleh Kementerian PUPR, TNI dan Polri.
Rencana berkemah di titik nol IKN ini menjadi bukti kuat bahwa Presiden Jokowi sangat serius dengan mimpi besarnya memindahkan ibu kota negara ke Sepaku, Penajam Paser Utara. Apalagi, DPR RI telah memberikan dukungan dengan disahkannya UU IKN, 18 Januari 2022 lalu.
“Ini berkah luar biasa bagi Kaltim dan pemerataan pembangunan bagi Indonesia,” pugkasnya. (*)
Baca juga: Keras! Koalisi Masyarakat Kaltim Sebut UU IKN Cacat dan Mengancam Keselamatan
