Dialektis.co – Rencana Kota Bontang menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan se-Kalimantan Timur tahun 2026 dipastikan batal terlaksana.
Pembatalan tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Asdar Ibrahim, mengatakan keputusan tersebut berasal dari pemerintah provinsi setelah dilakukan penyesuaian program dan kegiatan akibat keterbatasan anggaran.
“Pembatalan ini karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur,” kata Asdar.
Sebelumnya, Bontang telah ditetapkan sebagai tuan rumah Rakor Ketenagakerjaan se-Kaltim berdasarkan hasil kesepakatan seluruh peserta dalam forum serupa yang digelar di Kabupaten Kutai Barat tahun lalu.
Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan kepada Bontang untuk menyelenggarakan agenda penting yang mempertemukan seluruh perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dari kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Meski demikian, Asdar menegaskan pembatalan pelaksanaan rakor tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan Disnaker Bontang kepada masyarakat.
Berbagai program pelayanan ketenagakerjaan, mulai dari penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi hingga perlindungan tenaga kerja tetap berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, Disnaker Bontang akan tetap fokus menjalankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pencari kerja di Kota Taman.
Rakor Ketenagakerjaan se-Kalimantan Timur selama ini menjadi agenda rutin tahunan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis seperti penyerapan tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan menjadi bahan pembahasan bersama.
Selain menyamakan persepsi terkait arah kebijakan ketenagakerjaan, forum tersebut juga dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk menyerap aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan program ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Walaupun tahun ini tidak terlaksana, komunikasi dan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dipastikan tetap berjalan melalui berbagai forum dan mekanisme yang tersedia guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan di daerah. (*/Adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post