DIALEKTIS.CO – Syarat 5 gram untuk lalu lintas benih lobster antar wilayah budidaya dalam negeri, tengah menjadi sorotan publik.
Pasalnya, aturan 5 gram di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster di Indonesia yang dibuat untuk menekan penyelundupan itu dinilai malah berbalik menghantam nelayan tangkap.
Salah satu kelompok yang keras bersuara ialah Forum Nelayan Tangkap Jawa Timur. Mereka menilai Menteri Kelautan dan Perikanan hanya memberikan janji palsu untuk mensejahterakan nelayan, karena ketentuan tersebut sangat mempersulit mereka menjual hasil tangkapan BBL (Benih Bening Lobster).
“Kondisi kami sudah sangat susah, tolong jangan dipersulit lagi. Ini Masa Pandemi, kami Nelayan sudah susah cari makan sehari-sehari, kok jual benih di dalam negeri aja dipersulit. Kami kan sudah mendukung ekspor benur ditutup, jadi mau apalagi?,” keluh Rahman, perwakilan dari forum nelayan Jawa Timur, dalam rilis yang diterima media ini, Selasa (27/7).
“Satu-satunya pembeli kami sekarang yah pembudidaya itu tapi sekarang mau jual ke pembudidaya dalam negeri aja susah,” tambahnya.
Mereka berharap hasil tangkapan BBL dapat dijual kemana saja di dalam negeri.
Sebagai nelayan tangkap mereka tidak mengerti cara budidaya, yang tentu membutuhkan modal besar. Dan di daerahnya sedikit pembudidaya, sehingga syarat 5 gram itu menurutnya sama saja ‘mematikan’ mereka.
“Kami Nelayan Tangkap ga ngerti budidaya, kok disuruh jadi pembudidaya, modal dari mana? kami ga ngerti. wilayah kami hanya ada sedikit pembudidaya, kemana kami mau jual semua benih yang kami tangkap?,”
“Kami menuntut supaya benur yang kami tangkap bisa dijual kemana saja di dalam negeri, kami menolak aturan 5 gram,” ujarnya.
Untuk itu, mereka meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan nasib mereka dan mencabut syarat 5 gram itu.
“Kami meminta Pak Jokowi memperhatikan nasib kami. Pak Menteri hanya janji palsu mau mensejahterakan nelayan. Apabila aturan 5 gram ini tidak direvisi, setelah PPKM kami akan datang ke Jakarta mengadu kepada Pak Jokowi,” tegas Rahman.
“Kami minta tolong Pak Jokowi !,” tandasnya.
DPR Janji Perjuangkan
Sementara itu, di tempat terpisah Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Made Urip menegaskan, terkait polemik Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) 17/2021 jangan sampai merugikan nelayan.
“Jadi kan mungkin apa alasan dari temen-temen di kementerian, kan itu. Kita harus benar-benar dengarkan, jangan sampai betul-betul merugikan para nelayan kita,” sebut Made Urip, Minggu (25/07/2021)
Politisi asal Bali ini menjelaskan, meski Permen KP 17/2021 itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari kementerian namun jika merugikan nelayan harus diperhatikan.
“Beda kalau dengan UU, harus kita bahas bersama antara kementerian dengan DPR. Jadi kalau Permen ya kewenangan dia (Kementrian-red). Cuman kalau itu merugikan para nelayan kita, karena menghantam dari ekonominya, kurang menguntungkan dan merugikan, kan harus diperhatikan,” jelasnya.
Made Urip mengatakan, bersama anggota Komisi IV DPR RI lain berjanji akan berjuang apa menjadi keluhan nelayan jika memang merugikan. “Kita akan akomodasi itu pendapat-pendapat dari daerah, terutama daerah-daerah yang menjadi basis para nelayan kita yang dirugikan oleh Permen KP. Kan harus kita bicarakan, baik dengan Dirjen dan saudara Menterinya,” katanya.
“Jadi yang bisa dilakukan adalah penyesuaian di daerah, di kantong nelayan kita kan. Nanti ketika ada rapat kerja dengan Menteri, atau rapat dengar pendapat dengan Dirjen yang menangani itu, kita akan sampaikan nanti. Karena kondisi daerah kan beda-beda,” imbuhnya.
KKP Masih Bergeming
Dihubungi terkait protes nelayan tersebut, pihak KKP melalui TB Haeru Rahayu selaku Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku belum dapat memberi tanggapan.
“Maaf mas, kami harus satu pintu, untuk publikasi ada di humas, saya hanya suplai data saja,” ujarnya singkat. (*)
Discussion about this post