DIALEKTIS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Salehuddin menanggapi serapan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tahun anggaran 2020 dana yang yang terserah hanya sebesar 48 persen. Menurut Salehudin serapan anggaran itu termasuk kecil.
Tapi secara umum pihaknya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim, tetapi dia berharap kedepan realisasi bisa berjalan lebih cepat.
Hal tersebut agar bantuan pengadaan kesehatan tidak harus menunggu lama sehingga proses pelayanan terutama Covid-19 bisa terealisasikan dengan cepat.
“Kita apresiasi, tetapi perlu dimaksimalkan lagi. Apalagi anggaran yang digelontorkan juga besar,”kata Salehudin.
Anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 untuk Kaltim sebesar 500 miliar. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk tiga komponen. Yakni penanganan kesehatan sebesar 250 miliar.
Salehudin menyebutkan bahwa DPRD terutama komisi IV dari awal telah berupaya melakukan koordinasi terkait dengan realisasi anggaram tersebut. Tetapi menurutnya karena situasi Covid-19 pada saat terjadi, ada proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.
Proses adaptasi itu misalnya belanja tidak langsung, belanja tak terduga mekanismenya tidak sama dengan mekanisme belanja normal.
Politisi Golkar tersebut menjelaskan misalnya bantuan jaring pengaman sosial sosial tidak berjalan dengan cepat karena Dinas Sosial perlu melakukan verifikasi beberapa kali.
Karena beberapa data yang disampaikan itu terduplikasi satu sampai dua kali. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak serta merta melakukan realisasi pembayaran.
Dalam pengadaan kesehatan, menurut Wakil Rakyat Dapil Kukar tersebut kenapa tidak terealisasi dengan baik karena pada saat pengadaan baju asmat misalnya tidak serta merta ada. Karena pada saat itu kondisi barangnya langka dan sulit sehingga perlu waktu.
Termasuk menurutnya yang terdampak secara ekonomi Dinas Perindakom, Dinas Parawisata Dinas Kelautan, pada saat proses masuk beberapa warga masyarakat terdampak, data tidak tersaji dengan baik dan tidak bisa tereksekusi BPKAD.
“Sehingga hal tersebut menjadi bagian permasalahan menyebabkan realisasi menurut mereka cukup kecil,” ucapnya.
Selain itu juga untuk bantuan tak terduga khusus Covid-19 memang melibatkan banyak unsur.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah ada beberapa OPD, misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Diskominfo, Dinas Tenaga kerja dan lain-lain yang berhimpun menjadi satu.
“Kehati-hatian juga menjadi pertimbangan mereka sehingga perlambatan dalam proses,” tutupnya. (*)
Discussion about this post