DIALEKTIS.CO. Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pendapat akhir atas laporan hasil pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.
Paripurna Ke 30 Masa Persidangan Ke III Tahun 2023/2024 di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, pada Kamis (11/7/2024) dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua I DRPD Kutim Asty Mazar, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan dan dihadiri 27 anggota DPRD Kutim serta para undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas masukan dan saran kepada fraksi – fraksi DPRD Kutim selama pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023.
“Segala saran, koreksi dan pendapat sebagai mana tercermin dari pandangan akhir fraksi, akan kami jadikan catatan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, sehingga menjadi kebijakan kami yang tepat, sesuai dengan kebutuhan serta fokus kepada peningkatan ekonomi kerakyatan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” ujarnya.
Kemudian, dirinya mengatakan bahwa Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dinilai DPRD Kutim, telah terjadi kenaikan realisasi pendapatan dan belanja dari tahun anggaran 2022 hingga 2023.
“Realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 8,49 triliun dari anggaran pendapatan sebesar Rp 8,25 triliun. Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp 3,47 triliun jika dibanding dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp 5,12 triliun,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp 7,54 triliun dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 4,31 triliun dari realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4,04 triliun,” imbuhnya.
Menindaklanjuti terdapatnya Silpa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1,77 triliun, Pemkab Kutim akan menganggarkan kembali dalam bentuk program kegiatan dengan mengoptimalkan kinerja keuangan daerah. (adv).
Discussion about this post