Dialektis.co – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang, menyampaikan tujuh catatan kepada Pemkot Bontang dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).
Pandangan fraksi tersebut disampaikan oleh, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling.
Gerindra menilai, capaian pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 menjadi dasar untuk terus mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Namun demikian, sejumlah aspek dinilai masih memerlukan perhatian dan perbaikan.
Catatan pertama, perihal ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Gerindra mendorong pemerintah terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk mengurangi ketergantungan kita serta memangkas selisih pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer, pemerintah terus berinovasi dan mengoptimalkan sektor-sektor yang menjadi sumber PAD,” ujarnya.
Kedua, Gerindra meminta evaluasi berkelanjutan terhadap pendataan, penataan, efektivitas, dan transparansi pengelolaan aset daerah maupun sumber PAD lainnya agar penerimaan daerah dapat meningkat.
Ketiga, fraksi ini juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah.
Mengingat dividen menjadi salah satu sumber PAD, evaluasi terhadap kinerja jajaran direksi dinilai perlu dilakukan agar hasil yang diperoleh sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah.
Pada catatan keempat, Gerindra mendorong percepatan digitalisasi administrasi pelayanan dan sistem pembayaran sebagai instrumen pengawasan, pengendalian, serta optimalisasi penerimaan daerah.
Sementara itu, catatan kelima menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai 93,01 persen.
Fraksi ini berharap, porsi belanja ke depan lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
Catatan keenam berkaitan dengan masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen. Fraksi Gerindra meminta seluruh organisasi perangkat daerah lebih memperhatikan target penyerapan anggaran agar angka SiLPA dapat ditekan.
Adapun poin terakhir menegaskan komitmen Fraksi Gerindra dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Gerindra berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” tutup Sem Nalpa Mario Guling. (*/Adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post