Dialektis.co – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan tidak boleh ada lagi anggapan iuran paguyuban di sekolah sebagai kewajiban.
Hal itu ia tegaskan menyusul adanya temuan praktik pungutan iuran, saat meninjau langsung ke SDN 008 Bontang Utara, Jumat (9/8/2025).
Andi Faiz menegaskan tidak boleh ada prilaku diskriminatif di sekolah.
Iuran yang dilontarkan oleh komite sekolah itu tidak bisa disamaratakan kepada seluruh orangtua siswa. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang berbeda.
“Jangan ya! kondisi ekonomi setiap orang berbeda. Kalau sampai diwajibkan, apa dasar hukumnya. Ini akan kami dalami lewat rapat komisi,” tegasnya saat mengingatkan pihak sekolah dan ketua komite.
Lebih lanjut, Andi Faiz menyatakan kehadiran dewan ke sekolah ini selain menindak lanjuti laporan. Juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi.
Terkait jual beli lembar kerja siswa (LKS) dan iuran paguyuban, Andi Faiz menyatakan hal ini akan diupayakan solusianya tanpa memberatkan orang tua.
Salah satunya dengan mendorong pemberlakuan Kartu Bontang Pintar (KBP). Hal ini akan segera dikomunikasikan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dana bantuan pendidikan per siswa, untuk segera diberlakukan.
Sementara, Kepala SDN 008 Bontang Utara Masitah menyatakan iuran tersebut dihimpun melalui paguyuban kelas.
“Sekolah awalnya menyampaikan program terkait ekstrakurikuler yang ada. Kemudian di paguyuban yang berinisiatif secara musyawarah ada iuran,” kata Masitah.
Pasalnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari pusat maupun daerah tidak mencukupi untuk pos tersebut. Padahal selama ini, SDN 008 kerap menyumbang prestasi di bidang non akademik.
Sebelumnya, Ketua Komite Sekolah SDN 008 Bonny Raditya mengakui adanya iuran siswa yang diberlakukan oleh setiap paguyuban kelas.
“Itu besaran iurannya kesepakatan setiap paguyuban kelas dari Rp10 – Rp20 ribu perbulan. Itu inisiatif orang tua, danaya kami gunakan untuk kegiatan ekstra,” tuturnya.
Kata dia, dana tersebut juga dapat digunakan saat kejadian tak terduga. Seperti ada anak yang sakit, atau membutuhkan. Saat di akhir, ada sisa dana akan dikebalikan kepada setiap siswa dalam bentuk perlengkapan sekolah.
Namun, saat ditanya Andi Faiz apakah iuran bulanan itu bersifat wajib. Bonny mengiyakan, bahwa iuran tersebut harus disetorkan oleh setiap orang tua siswa kepada bendahara paguyuban setiap bulannya.
“Untuk LKS, mungkin bisa dikasih subsidi dari pemerintah. Harganya Rp10-Rp15 ribu saja, Agar enggak masalah lagi kalau dijual ke siswa,” harapnya. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post