DIALEKTIS.CO – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang, menyoroti efektivitas belanja daerah. Fraksi gabungan PAN, Demokrat dan Gelora ini menilai realisasi belanja APBD tinggi namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Fraksi ADB, Arfian Arsyad dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Meski realisasi belanja mencapai angka 92,74 persen. Fraksi ADB menilai efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat,” kata Arfian Arsyad, Rabu (11/6/2025).
Politisi Gelora itu mengungkapkantotal belanja daerah tahun 2024 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3,36 triliun lebih. Dari angka tersebut, realisasi yang tercapai sebesar Rp3,11 triliun lebih.
Angka tersebut diakui menunjukkan serapan anggaran yang cukup tinggi.
Namun Fraksi ADB mempertanyakan sejauh mana belanja tersebut memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata dia, sejumlah program dan kegiatan yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru tidak dianggarkan. Jika pun dianggarkan, nilainya dinilai belum memadai.
“Ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi ADB menegaskan harusnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak semata-mata menonjolkan pencapaian persentase serapan anggaran. Melainkan lebih mengedepankan aspek kualitas dan dampak nyata dari belanja daerah.
“Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab: apakah realisasi anggaran 92,74 persen ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan banjir? Jika belum, maka harus ada evaluasi serius terhadap arah belanja kita,” tegasnya.
Fraksi ADB juga menyoroti berbagai isu yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bontang, seperti peningkatan kualitas air PDAM, pengentasan narkoba, serta penyediaan sarana dan prasarana publik yang layak.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi ADB meminta Wali Kota Bontang dan jajaran untuk lebih peka terhadap dampak krisis ekonomi yang masih membayangi sebagian masyarakat.
“Banyak warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah perlu hadir melalui program-program yang tepat sasaran untuk membantu masyarakat bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi,” ujarnya.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi ADB menekankan pentingnya belanja daerah yang berskala prioritas dan berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar angka di atas kertas. (Mira/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post