DIALEKTIS.CO – Meski secara terbuka mengapresiasi capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang, tetap menyoroti sejumlah hal terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.
Melalui juru bicaranya, Bonie Sukardi. Fraksi PKB menilai perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan Pendatapan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masih banyak potensi yang belum digali secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas PAD.
Kata Bonie, Fraksi PKB mencermati meski realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,81 triliun atau capaian 101,33% dari target yang ditetapkan Rp 2,78 triliun.
Tapi masih sangat tergantung dengan dana transfer pusat.
“Kontribusi PAD kita terhadap total pendapatan masih sangat kecil,” ujarnya.
Bahkan ia menilai target PAD yang ditetapkan pada 2024 terlalu rendah.
Dirincikannya, presentase realisasi PAD mencapai 111.25% sebab target yang ditetapkan hanya Rp 296,32 miliar, dan realisasinya mencapai Rp 329,60 miliar.
Menurut Fraksi PKB, perlu dilakukan pengoptimalan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Serta perbaikan sistem retrebusi dan memperluas basis pajak.
Lebih lanjut, terkait belanja daerah. Dari pagu anggaran Rp 3,76 triliun, pemerintah kota hanya mampu merealisasikan belanja Rp 2,11 triliun.
Hal ini menunjukkan adanya efisiensi. Tapi, hal ini juga dinilai belum maksimalnya penyerapan anggaran di sejumlah program prioritas.
Salah satu yang disorot Fraksi PKB, ialah rendahnya belanja modal tanah. Dari alokasi Rp 62,33 miliar hanya terealisasi Rp 5,26 miliar. Padahal hal ini cukup prioritas menopang pembangunan.
Selanjutnya, realisasi belanja tak terduga yang hanya mencapai Rp 601,89 juta juga turut disorot Fraksi PKB. Ini dinilai kurang optimal penggunaan. Padahal banyak kondisi darurat yang butuh interfensi anggaran pemerintah.
“Fraksi PKB, minta penjelasan terkait hambatan dan mekanisme realisasi anggaran darurat ini,” ucap Bonie.
Lebih jauh, Fraksi PKB menilai dibutuhkan evaluasi indikator mikro sebagai tolak ukur apakah realisasi APBD berdampak langsung pada masyarakat.
Masih dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB memberi 4 rekomendasi kepada pemerintah Bontang:
- Mendorong Pemkot melakukan pemaksimalan digitalisasi pengelolaan PAD dan pelayanan publik.
- Melakukan pengawasan internal atas belanja modal agar tidak hanya tinggi dalam anggaran namun juga berdampak riil.
- Meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran anggaran terutama dana hibah dan bantuan sosial.
- Perlu evaluasi program-program strategis dalam RKPD agar lebih sinergis dengan kebutuhan masyarakat lapisan bawah. (adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post