Dialektis.co
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home KABAR PARLEMEN DPRD Bontang

Tanggapi P2APBD 2024, Fraksi PKS bersama NasDem Soroti Kemandirian Fiskal

Redaksi by Redaksi
June 11, 2025
Tanggapi P2APBD 2024, Fraksi PKS bersama NasDem Soroti Kemandirian Fiskal

Muhammad Sahib bersama Wali Kota Neni Moerniaeni (Foto/Rivaldi)

Share on FacebookShare on Twitter

DIALEKTIS.CO – Isu pentingnya kemandirian fiskal daerah kembali mencuat. Kali ini, disuarakan oleh Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang saat memberi pemandangan umum terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2024.

Sekretaris Fraksi, Muhammad Sahib menyampaikan postur fiskal APBD Bontang masih sangat tergantung dengan dana bagi hasil.

“Perlu inovasi kebijakan dan ekstensifikasi sumber PAD. Agar ketergantungan fiskal terhadap pusat dapat dikurangi,” ujarnya.

Selain sektor pendapatan. Fraksi PKS bersama NasDem juga menyoroti realisasi belanja pemerintah yang hanya mencapai 92,74 persen, dari anggaran yang ditetapkan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan atau kendala teknis administratif. Sehingga diperlukan evaluasi sistem perencanaan. Sehingga eksekusi program prioritas tidak terhambat.

Lebih lanjut, Fraksi PKS bersama NasDem menilai besarnya sisa pembiayaan anggaran (SILPA) mencerminkan masih adanya kelemahan dalam realisasi program, bukan semata-mata terjadi karena efisiensi.

“Butuh evaluasi. Serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan oleh setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Surplus operasional sebesar Rp135,09 miliar, tak lepas dari sorotan Fraksi PKS bersama NasDem. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran. Perlu dilihat, apakah efisiensi ini berdampak positif terhadap layanan masyarakat.

Serta, peningkatan aset daerah sebesar 2,05 persen. Kini mencapai Rp 6,6 Triliun, yang mengindikasikan investasi publik yang terus berjalan.

“Pengelolaan aset harus semakin akuntabel dan fungsional untuk kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Masih dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS dan NasDem memberikan 4 catatan:

  1. Perlu peningkatan kualitas belanja publik, khususnya belanja modal dan belanja sosial.
  2. Peningkatan kemandirian fiskal melalui inovasi PAD.
  3. Perbaikan sistem perencanaan dan realisasi kegiatan agar SILPA tidak terlalu besar.
  4. Penguatan tata kelola aset daerah secara produktif dan berkelanjutan. (adv).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: dprd bontang
ShareTweetShare
Previous Post

Tak Kuat Nanjak di Depan SMKN 1 Bontang, Truk Terperosok ke Parit

Next Post

Fraksi PDIP Dukung Legalisasi Galian C di Bontang Barat, Menunjang Pembangunan

Related Posts

Tolak WFA, Arfian: ASN Bukan Pekerja Digital Lepas, Pelayanan Harus Berkantor
DPRD Bontang

Tolak WFA, Arfian: ASN Bukan Pekerja Digital Lepas, Pelayanan Harus Berkantor

Arfian Arsyad Warning Sekolah Jangan Jual Seragam ke Siswa Baru
DPRD Bontang

Arfian Arsyad Warning Sekolah Jangan Jual Seragam ke Siswa Baru

Soroti Proyek Multiyears dalam RPJMD, Yusuf Ingatkan Jangan Jadi Beban Fiskal Daerah
DPRD Bontang

Soroti Proyek Multiyears dalam RPJMD, Yusuf Ingatkan Jangan Jadi Beban Fiskal Daerah

Dewan Dukung Desain Ulang Metode Rekrutmen Tenaga Kerja, Tekan Potensi Orang Dalam
WARTA

Dewan Dukung Desain Ulang Metode Rekrutmen Tenaga Kerja, Tekan Potensi Orang Dalam

Bahas RPJMD, Dewan Minta Mitigasi Bencana Berbasis Data dan Pemodelan Risiko
DPRD Bontang

Bahas RPJMD, Dewan Minta Mitigasi Bencana Berbasis Data dan Pemodelan Risiko

RPJMD Harus Sesuai Arah Kebijakan Nasional
DPRD Bontang

RPJMD Harus Sesuai Arah Kebijakan Nasional

Next Post
Fraksi PDIP Dukung Legalisasi Galian C di Bontang Barat, Menunjang Pembangunan

Fraksi PDIP Dukung Legalisasi Galian C di Bontang Barat, Menunjang Pembangunan

Discussion about this post

Follow Us

dialektis-logo-1
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK

© 2022 DIALEKTIS.CO – Managed by Aydan Putra. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS

© 2021 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.