DIALEKTIS.CO – Masih kurang sinerginya petugas penegak perda antar Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, menjadi catatan tersendiri bagi Satpol PP dalam tindakan mengatasi persoalan menjamurnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Persoalan PMKS yang muncul di setiap wilayah Kaltim relatif sama. Bahkan dibanyak kasus, pelakunya sama. Berpindah-pindah kota dalam menjalankan aksinya.
Hal itu mencuat dalam FGD PPNS Penegak Perda Kabupaten kota se-Kalimantan Timur di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (11/8/2023).
Baca juga: Lagi Pengemis Berkedok Panti Asuhan di Bontang Dibekuk, 3 Jam Rp 285 Ribu
“Kalau di Bontang, paling kasus prostitusi sama pengemis yang mesti diperhatikan. Itu pun rata-rata datang dari luar,” ujar Najirah kepada Dialektis.co saat ditemui, usai kegiatan.
Sebelumnya dalam arahnya, Wakil Wali Kota Bontang Najirah tidak segan menyatakan problem tingginya PMKS bukan karena minimnya patroli. Tapi, kurangnya efek jera.
“Harus ada tindakan tegas kepada pelaku, ataupun orang yang mengeksploitasi penyandang kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Ia pun berharap, FGD yang diinisiasi oleh Satpol PP Provinsi Kaltim ini dapat menghasilkan solusi terkait sanksi. Juga bersama mengusut jaringan yang mengeksploitasi manusia tersebut.
Dicontohkannya, seperti halnya bila ditemukan gelandangan yang bukan merupakan warga Bontang, harus dikembalikan ke asalnya. Begitupun sebaliknya.
“Saya berharap kesempatan yang baik ini bisa membuahkan kesepakatan yang menguntungkan antar daerah, agar tidak saling menyalahkan nantinya,” harapnya.
Sebagai informasi, FGD tersebut mengangkat tema diseminasi taktik dan strategi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota yang humanis dan menjunjung tinggi hak asasi. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
