DIALEKTIS.CO – Program pertanian yang diturunkan Pemerintah provinsi pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sangat minim. Padahal PPU sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung beras.
Hal tersebut diungkapkan Syafruddin anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 setelah melakukan tinjauan di daerah tersebut, beberapa waktu lalu.
Ia menilai Pemerintah Provinsi tidak serius menangani sektor pertanian.
“Ini menandakan bahwa kita jauh dari harapan,” kata pria yang akrab disapa Udin ini saat dikonfirmasi, Kamis (29/04/2021).
Politisi PKB ini menyebutkan, untuk mewujudkan Kaltim berdaulat di sektor pertanian atau di sektor pangan, semua masih di atas kertas. Tak ada implementasi nyata untuk wujudkan hal tersebut.
Olehnya dia mendorong agar Pemerintah Provinsi bisa lebih giat lagi untuk membina dan memberi bantuan support kepada Pemerintah Kabupaten, Kota khususnya di PPU dan Paser.
“Dalam mewujudkan visi dan misi Kaltim Berdaulat di sektor pangan maka perlunya sinegritas dan keseriusan semua pihak terutama antar Pemprov dan Pemda,” jelas anggota DPRD Kaltim dapil Kota Balikapapan ini.
Disebutkan untuk Kabupaten PPU dengan area untuk pertanian masih cukup luas dan dapat menjadi salah satu lumbung pangan serta penunjang Ibu Kota Negara (IKN).
“Jangan sampai Pemprov lalai dan tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkan Kaltim berdaulat di bidang pangan dan saya berharap jangan sampai terjadi lagi seperti kejadian di Kukar banyak petani memilih mengalih fungsikan lahan pertaniannya,” bebernya. (Frn/Yud).
