Dialektis.co
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home KABAR PARLEMEN

Menanti Aturan Teknis, Perda Bantuan Hukum Terus Disosialisasikan

Redaksi by Redaksi
June 30, 2021
Menanti Aturan Teknis, Perda Bantuan Hukum Terus Disosialisasikan

Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama saat Gelar Sosper (Foto/MFA)

Share on FacebookShare on Twitter

DIALEKTIS.CO – Untuk kesekian kalinya Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum, Senin (28/06/21).

Kali ini sosialisasi dilakukan di Kelurahan Makroman, Jalan Sultan Sulaiman, Samarinda Ilir, Samarinda.

Ratusan warga antusias mengikuti sosialisasi ini, dari forum RT, kelompok tani hingga perwakilan kelurahan.

Kepada konstituennya, Romadhony menyampaikan bahwa Perda ini sebagai wujud pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau kategori miskin.

“Saya harap semua dapat menyimak dengan baik, karenan Perda ini bisa dimanfaatkan semua masyarakat ” kata pria yang akrab disapa Dhony ini.

Meskipun begitu, Dhony mengakui bahwa Perda ini belum bisa dilaksanakan. Belum ada aturan teknis melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

“Kita upayakan terus mendorong ini agar Pergubnya segera dibuat,” terangnya.

Dalam Sosper tersebut Dhoni juga didampingi Rusdiono, praktisi hukum yang hadir sebagai narasumber.

Rusdiono menyampaikan, Perda ini mengatur jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum pada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dalam Perda disebutkan penerima bantuan hukum adalah yang berkategori miskin.

“Maka hanya orang-orang dalam kategori miskin saja yang menerima bantuan hukum,” paparnya.

Penerima bantuan hukum ini hanya warga yang berpenduduk Kaltim.

“Karena Syarat bantuan hukum hanya warga Kaltim, karena menggunakan APBD Kaltim,” ungkapnya.

Sementara untuk pemberi bantuan hukum itu adalah organisasi bantuan hukum, seperti LKBH atau LBH.

“Teknisnya para LBH ini yang akan bekerjasama dengan Pemprov untuk memberi bantuan hukum,” tuturnya. (Mfa/Yud).

Print Friendly, PDF & Email
Tags: DPRD Kaltim
ShareTweet
Previous Post

Polemik SMA 10 dan Yayasan, DPRD Sebut Pemprov Lemah Inventarisir Aset

Next Post

Arab Saudi Mulai Vaksinasi untuk Kelompok Umur 12-18 Tahun

Related Posts

Fraksi Golkar Tekankan Fiskal Terbatas Harus Tetap Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
DPRD Bontang

Fraksi Golkar Tekankan Fiskal Terbatas Harus Tetap Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

RAPBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi PDIP Minta Pemkot Jelaskan Rinci Sumber PAD
DPRD Bontang

RAPBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi PDIP Minta Pemkot Jelaskan Rinci Sumber PAD

Khawatir Bebani APBD, Rustam Minta Pemerintah Tidak Rekrut Honorer Lagi
DPRD Bontang

Pemadaman Listrik Tuai Keluhan, Besok DPRD Bontang Panggil PLN

Joni Alla Padang Resmi Dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Bontang
DPRD Bontang

Joni Alla Padang Resmi Dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Bontang

Khawatir Bebani APBD, Rustam Minta Pemerintah Tidak Rekrut Honorer Lagi
DPRD Bontang

Setuju Biaya Parkir Progresif di Citimall Bontang, Rustam: Perawatan Fasilitas Harus Meningkat

Dewan Tinjau Proyek Polder Tanjung Laut, Kualitas Pengerjaan jadi Perhatian
VIDEO

Dewan Tinjau Proyek Polder Tanjung Laut, Kualitas Pengerjaan jadi Perhatian

Next Post
Arab Saudi Mulai Vaksinasi untuk Kelompok Umur 12-18 Tahun

Arab Saudi Mulai Vaksinasi untuk Kelompok Umur 12-18 Tahun

Discussion about this post

Follow Us

DIALEKTIS.CO
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK
© 2022 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
  • EKBIS
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • VIDEO

© 2021 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.