Komisi B DPRD Bontang Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Data

DIALEKTIS.CO – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi kembali menyuarakan pentingnya perbaikan sistem data di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya perbaikan semua database perlu dilakukan. Utamanya yang menyangkut kebutuhan publik dan kepemilikan pemerintah.

“Perbaiki soal database UMKM, kemiskinan, pengangguran, termasuk database aset-aset daerah,” ujarnya.

Kata dia, database yang disodorkan setiap OPD terkadang saling bertentangan. Artinya, ada yang salah dan perlu diperbaiki.

Baca juga: Dukung Koperasi Merah Putih, Winardi Ingatkan Harus Sesuai Regulasi

Dicontohkannya, saat memilik program pemberdayaan UMKM. Data (Disperindakop) menunjukkan adanya peningkatan.

Sementara di sisi lain, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) justru menunjukkan pemasukan daerah terkait makan minum, justru cenderung turun.

“Artinya banyak data OPD yang saling kontradiksi,” ungkapnya.

Masih kata Winardi. Buruknya database UMKM tersebut berdampak pada alokasi anggaran pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Data UMKM tidak jelas. Mulai dari berapa yang tutup, berapa yang baru buka, sehingga dapat jadi rujukan arah kebijakan.

“Kalau perlu, saya mengusulkan pemerintah menganggarkan khusus untuk perbaikan database,” tuturnya.

Sebutnya, lebih baik mengeluarkan anggaran cukup besar demi menghasilkan sistem database yang bagus dan dapat digunakan dalam jangka panjang. (*).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.