DIALEKTIS.CO – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menyakinkan persiapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan. Badan Otorita IKN sudah mulai bekerja.
“Iya, setelah dilantik Presiden, mereka sudah mulai bekerja. Sekarang ini, mungkin yang Wakil sedang menyusun struktur dan yang Ketuanya sedang lobi-lobi, cari dana dan lainnya,” ujarnya saat ditemui di sela-sela rakor Kominfo se-Kaltim, Senin (28/3/2022).
Ia pun berharap, struktur Badan Otorita IKN nantinya dapat diisi oleh orang-orang di daerah. Sehingga kepentingan lokal dapat terakomodir dengan baik, sebab lebih paham dengan kultur dan kondisi daerah.
Lebih lanjut Faisal menyatakan sesuai taglie-nya IKN akan dibangun menjadi Kota Hutan, yang Smart City, Modern dan Berkelanjutan. Artinya, akan ditopang dengan pembangunan digitalisasi yang kuat. Kaltim harus siap menyambut itu.
Sebutnya, proses peningkatan digitalisasi di wilayah IKN tersebut nantinya akan turut menguntungkan bagi sejumlah wilayah penyangga dan Kaltim secara keseluruhan.
“Kan kita ketimpa ini, yang tadinya tidak dibangunin tower. Seperti sekarang ini di Paser saya dengar Indosat saja mau bangun 50-an tower baru, ini menguntungkan untuk meningkatkan kesiapan kita,” bebernya.
Meski begitu, Faisal mengaku hingga kini Diskominfo Kaltim belum dilibatkan dalam rapat besar oleh Badan Otorita IKN. Sejauh ini yang ada koordinasi teknis lebih berjalan secara parsial antar lembaga seperti Bapennas dan PUPR sudah bekerja mendukung pengerjaan fisik.
“Kita masih menjadi penerima tamu semenatara ini, tapi adalah untuk diskusi-diskusi terutama perencanaan dan pendekatan sosial budaya pasti melibatkan Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya diwartakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta orang daerah bisa direkrut untuk menjadi salah satu deputi di Badan Otorita IKN. Permintaan disampaikan dalam rapat terbatas perdana bersama Kepala Kepala Otorita Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
“Sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” kata dia di Istana Negara, Kamis, 10 Maret 2022 lalu.
Hanya saja, Presiden Jokowi tidak merinci secara spesifik orang daerah yang dia maksud, maupun asal daerah yang diinginkannya. Di luar itu, ia hanya meminta dilakukan komunikasi ke berbagai elemen soal alasan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
“Tolong yang disampaikan urusan pemerataan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) ekonomi,” kata dia.
Lalu alasan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia, hingga PDB Ekonomi yang 58 persen ada di Jawa.
Selain itu, Jokowi meminta anak buahnya agar menyampaikan kalau Jakarta tetap akan diperbaiki dan tidak akan ditinggalkan. “Jangan ada sebuah persepsi itu (Jakarta ditinggalkan),” kata dia, saat itu. (Yud/DT)
