DIALEKTIS.CO – Wakil Ketua DPRD Kaltim Kaltim Seno Aji angkat bicara mengenai kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kaltim sudah tidak cukup menampung warga binaan.
Lapas di Kaltim kondisinya cukup memprihatinkan. Over kapasitas warga binaan bahkan mencapai 500 persen.Belum lagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Menurut Seno Aji yang mestinya menjawab hal ini adalah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kaltim.
Karena menurut dia Lapas merupakan lembaga vertikal. Secara struktural, Lapas ini di bawah dari Kemenkumham.
“Jadi sebenarnya mereka yang harus memberi dana lebih untuk membangun Lapas ini,” ungkapnya kepada media ini beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, pihaknya sedang berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menemukan solusi terkait persoalan over kapasitas ini. Sekaligus mencarikan lahan kosong.
“Karena sebenarnya, memang terbatas lahan provinsi di Tenggarong Kota, di Kutai Kartanegara (Kukar) terutama Tenggarong yang bisa digunakan, misalnya,” sebutnya.
Jika memang ada lahan kosong di daerah tersebut, Kata dia, ia akan memastikan apakah fungsinya bisa dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar atau mungkin Pemprov bisa secara penuh melakukan pembangunan.
“Mungkin, saya belum tahu banyak hal ini. Karena kita harus lebih memperdalam lagi, apakah nanti Kemenkumham yang turun ke sini, atau kita menyediakan lahan lalu mereka membangun ataukah sistemnya bagaimana. Ini sedang kita diskusikan,” papar Seno.
Ditanya awak media apakah ada rencana bertemu dengan Kemenkumham wilayah Kaltim, politikus Gerindra ini menegaskan pastinya ada, kemudian juga akan ada pertemuan dengan Bupati setempat.
“Kita lakukan ini supaya tingkat hunian Lapas bisa turun, agar manusiawi. Kemarin kita diskusi dengan Kemenkumham dan mereka juga kebingungan karena dari seluruh Indonesia tidak hanya Kaltim,”
“Kita juga perlu berdiskusi dengan pemerintah setempat. Mudah-mudahan ada anggaran lebih yang bisa kita alokasikan ke sana,” terang Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar itu. (*)
