DIALEKTIS.CO, Samarinda – Serapan bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) hingga bulan September 2021 ini masih di angka 36.40 persen.
Hal ini menjadi perhatian serius, DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Disampaikan Ketua fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin bahwa serapan 36 persen tersebut bak suatu bencana.
Menurutnya rendahnya serapan anggaran ini terjadi karena buruknya kinerja sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
Kritik pedas itu diungkapkan kepada awak media pada Senin (13/09/2021) saat seusai rapat paripurna ke 24.
“Memang kinerja OPD-OPD buruk. Ya apakah OPD yang mendapatkan porsi pagu besar maupun pagu porsi kecil. Terbukti, per hari ini saya ada datanya. Hanya Dispora yang sudah di angka 60 persen. Itu pun karena mereka dapat dana hibah, hibah persiapan PON. Itu yang hari ini agak lumayan dan signifikan serapannya,” kritik Syafruddin.
Salah satu OPD yang paling menjadi sorotan Syafruddin ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Bahkan, ia meminta agar Kepala BPKAD saat ini diganti karena membuat bencana rendahnya serapan bankeu tersebut. Diketahui saat ini Kepala BPKAD Kaltim ialah Sa’duddin.
“Ya pasti terjadi lagi bencana rendahnya serapan kalau kepala BPKAD nggak diganti. Serapannya rendah terus. Maka dari itu, ini kan kita anggap bencana serapan yang rendah ini, hanya 36,40 persen. Terutama saudara kita, Sa’duddin kepala BPKAD itu harus diganti lah,” tegas anggota komisi III ini.
Syafruddin berharap Gubernur Kaltim Isran Noor untuk selayaknnya bisa evaluasi menyeluruh, agar bisa mengetahui kepala OPD yang memang mengerti secara utuh apa yang dimaksud dalam visi – misi Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
“Kita tentu harus berharap agar kepala-kepala OPD ini orang yang profesional, mumpuni, dan memiliki kecakapan kerja. Sehingga, mengerti secara utuh apa yang dimaksud atau yang tertuang dalam visi-misi isran hadi. Bekerja cepat dan efektif tepat sasaran,” harapnya. (Frans/Yud).
