DIALEKTIS.CO – Pembangunan dan sentuhan bantuan kebutuhan dasar bagi warga pesisir di Kota Bontang dirasa masih kurang optimal.
Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menekankan perhatian serius atas hal ini harus ditunjukkan dengan dimasukkannya hal itu ke dalam Rancangan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Basri-Najirah.
“Dsiparitas sangat nyata antara warga yang bermukim di daratan Bontang dengan warga pesisir terlebih yang ada di pulau-pulau. Ini harus jadi perhatian,” ujarnya saat ditemui di sela-sela rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DRPD terhadap RPJMD tahun 2021-2026, Senin (29/9/2021) Siang.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar saja seperti, pendidikan, kesehatan, air bersih tidak terpenuhi dengan baik. Terlebih jika menyinggung soal aspek sosial masyarakat.
“Ini sangat penting. Susah mau mendorong pembangunan di pesisir kalau ini tak masuk dalam RPJMD,” tegasnya.
Lebih jauh, Politisi Gerindra itu meminta pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada penyandang disabilitas. Sejumlah program khusus bagi penyandang disabilitas akan sulit terealisasi bila tidak tercantum dalam RPJMD.
Kata dia, persoalan ini praktis tidak akan menjadi prioritas. Sebab tidak tertuang dalam arah pembangunan dan penyusunan program yang tertuang di RPJMD lima tahun ke depan.
“Kalau tidak ada dalam RPJMD, tanggung jawabnya jadi tidak ada. Semua akan tidak konkret,” ujarnya.
Perhatian terhadap disabilitas dinilai masih sangat kurang, padahal sebagai warga negara juga setara dengan warga lainnya. Tak boleh diabaikan, justru pemerintah wajib memenuhi hak-hak mereka.
Dengan masuknya masuknya penanganan penyandang disabilitas dalam RPJMD. Nantinya pemerintah bisa lebih fokus menyusun sejumlah program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
“Kalau mau jujur, yang sangat butuh perhatian ya sebenarnya mereka (disabilitas). Karena mereka ada keterbatasan, makanya pemerintah harus hadir,” tegasnya. (Yud/DT).