DIALEKTIS.CO, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, mengingatkan pejabat pemerintahan untuk berkomitmen menjauhi tindakan yang melanggar hukum, khususnya dalam konteks korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pernyataannya muncul sebagai tanggapan terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Paser.
“Saya berharap semua pranata dan perangkatnya, sistemnya, sudah ada. Semoga pihak-pihak terkait bisa mengikuti sistem yang sudah ada untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum, terutama korupsi,” ujar Samsun pada Senin (27/11/2023).
Menurutnya, kasus OTT di Kabupaten Paser bukan yang pertama terjadi di Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, KPK juga menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, terkait dugaan suap proyek infrastruktur di kabupaten tersebut.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Samsun menyatakan dukungannya terhadap upaya KPK dalam memberantas korupsi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi di lingkungan mereka.
“Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari korupsi,” tegasnya.
Politisi PDI-P tersebut juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pejabat pemerintahan yang seharusnya memahami konsekuensi dari penyelewengan kekuasaan atau kebijakan.
“Padahal, kalau kita lihat, Kaltim itu kaya. Potensi sumber daya alamnya besar. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
Samsun berharap bahwa insiden serupa tidak terulang dan bahwa Kaltim dapat terus menjadi wilayah yang bersih dari praktik KKN. (ADV).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post