SILPA Capai Rp282 Miliar, Fraksi PDIP Minta Pemkot Bontang Perketat Pengawasan Anggaran

DIALEKTIS.CO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang soroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2024.

Hal itu disampiakan Winardi, selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat penyampaian pandangan umum fraksi, Selasa, 10 Juni 2025.

Kata Winardi keberhasilan memperoleh opini WTP memang layak diapresiasi. Namun, tetap harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran.

Dirincinya, SILPA tahun 2024 yang mencapai Rp282,15 miliar lebih. Merupakan jumlah adalah yang cukup tinggi.

“Berdasarkan penyampaian P2APBD, hal ini disebabkan oleh belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga yang secara garis besar tidak mencapai 100 persen,” kata Winardi.

Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kota Bontang untuk memperketat pengawasan secara berkala terhadap program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, evaluasi dan perbaikan kinerja dinilai penting agar alokasi anggaran dapat terserap maksimal dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, Fraksi PDIP tetap memberikan apresiasi atas capaian opini WTP, yang menurut mereka menunjukkan bahwa Pemkot Bontang telah menyusun laporan keuangan secara cermat dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

“Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010,” ujarnya.

Namun, lanjut Winardi, predikat WTP seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk memperbaiki kinerja anggaran, tata kelola, dan pelayanan publik.

“Kami berharap capaian ini tidak sekadar simbolis, tetapi menjadi dorongan untuk membangun tata kelola keuangan yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Fraksi PDIP juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, serta pengelolaan aset daerah yang lebih transparan.

“Ke depan, pemerintah daerah harus mampu menekan SILPA serendah mungkin agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (Mira/adv).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.