BONTANG – Sekertaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati menanggapi postif kritikan anggota DPRD yang menyatakan implementasi dari sejumlah peraturan daerah (Perda) di Kota Bontang tak maksimal lantaran banyak produk Perda tidak dibarengi penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Kita akan tindaklanjuti, segera kami inventarisasi Perda mana saja yang harus segera dilengkapi dengan Perwali,” ujar Aji kepada redaksi dialektis.co, Rabu (23/12).
Menurutnya, tidak semua Perda harus dibarengi dengan penerbitan Perwali. Terlebih jika isi Perda tidak menimbulkan penafsiran baru.
Semua tergantung mandat Perda, meski begitu Aji mengakui sejumlah Perda harusnya ditindak lanjuti dengan Perwali. Untuk itu, inventarisir substansi Perda penting untuk dilakukan bersama sejumlah OPD terkait.
Dicontohkannya, seperti Disnaker terkait Perda Tenaga Kerja, memang harus segera dibarengi dengan Perwali.
Baca juga: Banyak Perda Tanpa Perwali, Bakhtiar Wakkang Sorot Kinerja Bagian Hukum
“Bagian Hukum masih on the track, cuma memang butuh pembenahan. Kasian mereka keteter, susah memang mencari SDM yang bisa support. Makanya nanti akan kita cari lah,” ungkapnya.
Dengan tingginya beban kerja, Aji menilai kinerja Bagian Hukum Setda sudah luar biasa. Mengingat setiap pengeluaran itu harus diterbitkan Perwali, seperti semua yang terkait honor itu juga harus ada Perwalinya.
Sebelumnya, saat bincang jelang akhir tahun. Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti kinerja Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot).
“Tanpa perwali, perda dinilai sekadar produk hukum. Ini Bagian Hukum seperti autopilot, butuh dievaluasi, catatannya butuh orang yang benar-benar mumpuni di posisi itu,” ujar politisi NasDem itu kepada redaksi dialektis.co, Rabu (16/12) lalu.
Dipaparkannya, idealnya setelah Perda ditetapkan Bagian Hukum langsung mengkaji penyusunan Perwali sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda. Nyatanya, sejumlah Perda berjalan bertahun-tahun tanpa Perwali.
BW –akrabnya, mengungkapkan Bagian Hukum menjadi kunci penyusunan perwali. Dia menilai banyaknya Perda yang berjalan tanpa perwali lantaran lemahnya administrasi serta kajian dari Bagian Hukum Setda Bontang. (Yud/DT)
