Pro Kontra Tarif Fasilitas Pemerintah, AH: Perda Bukan Barang Suci, Tak Boleh Memberatkan

Dialektis.co – Rencana penerapan tarif retrebusi di fasilitas olahraga dan pariwisata milik Pemerintah Kota Bontang, menuai pro dan kontra yang luas di tengah masyarakat.

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menyatakan meski pemberlakuan tarif retrebusi itu amanat Peraturan Daerah (Perda). Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Kata dia, sebelum kebijakan dijalankan sepenuhnya. Pemerintah masih memiliki ruang untuk kembali melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Menurut AH – sapaan karibnya, hal ini penting agar pemberlakuan tarif tidak justru memberatkan masyarakat. Serta pemerintah kota tidak dinilai melanggar administratif regulasi daerah.

“Perda itu kan prodak hukum, bukan barang suci. Ketia kita sudah tetapkan, namun kemudian dalam penerapannya memberatkan masyarakat. Maka, tidak ada salahnya kita bijaki,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/2/2026).

AH pun mendorong, segera dilakukan kajian terkini yang hasilnya dapat jadi dasar bahan evaluasi bersama DPRD Kota Bontang.

Wawali juga menyoroti rencana penerapan tarif retribusi fasilitas olahraga. Terlebih bagi cabang olahraga yang masuk program pembinaan prestasi. Atlet pelajar yang membawa nama daerah tidak semestinya dibebani tarif tinggi.

“Anak-anak pelajar yang ikut Popda itu membawa nama Bontang. Kalau mereka harus membayar mahal untuk latihan. bisa-bisa mereka berhenti,” tegasnya.

Kendati demikian, Agus Haris membuka peluang penerapan tarif penuh bagi klub olahraga di luar program pembinaan prestasi yang dinilai memiliki kemampuan finansial lebih baik.

AH menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang adil dan proporsional. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.