DIALEKTIS.CO, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki aset daerah yang cukup banyak. Namun dinilai belum diinventarisir dengan baik.
Padahal sejumlah aset daerah berpotensi besar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Atas hal tersebut, Fraksi Golkar DPRD Kaltim mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) inventarisasi aset daerah.
“Kami dari fraksi sudah usulkan. Agar ada Pansus Inventarisasi aset daerah. Tapi ini baru usulan, disepakati atau tidak itu nanti dibahas,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Nidya Listiyono dikonfirmasi Selasa (09/03/2021).
Anggota komisi II ini mengatakan, dorongan Pansus itu sebagai upaya DPRD Kaltim untuk membantu Pemerintah Provinsi.
Menurut dia aset daerah perlu ditracking. Mulai dari lokasinya, tempatnya. Tersertifikasi atau tidak, hingga nilai kebermanfaatannya.
Kemudian pemetaan aset mana yang sudah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena begini, kalau diluar negeri kan asetnya bekerja, pemerintahnya santai-santai. Kalau di kita, asetnya tidak bekerja, kita setengah mampus bekerja,” ucapnya.
Disebutkan pria yang akrab disapa Tiyo ini. Aset tersebut perlu ada yang namanya pasif income dan aktif income.
Dia menjelaskan untuk pasif income itu artinya pemerintah yang harus berpikir bagaimana memaksimalkan aset supaya bisa menghasilkan, bisa disewa, bisa dikerjsamakan dan lain sebagainya.
“Seperti PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Kan bisa disewakan, dapat PAD toh, kira kira begitu. Itu makanya kita usulkan supaya dibentuk Pansus ini,” tuturnya. (Frn/Yud).