DIALEKTIS.CO, Kutim – Menyikapi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kerap mundur tak sesuai jadwal.
Ketua DPRD Kutim Joni, menilai penyebab utama dari kemunduran pembahasan APBD ini adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya.
Akibatnya, tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ujarnya ditemui belum lama ini.
Lebih lanjut, untuk itu agar Pemerintah Daerah (Pemkab) Kutim dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Menurutnya, pentingnya Pemkab Kutim memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran.
Hal tersebut sebagai upaya langkah persiapan penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita, sehingga membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Terakhir, ia mengatakan tetap meyakini untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur dilapangkan sudah mulai berjalan. (ADV).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post