Dialektis.co – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mendorong lembaga adat untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam melestarikan kebudayaan dan menjaga nilai-nilai sosial di masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting, agar setiap aturan maupun sanksi adat yang diterapkan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Heri menilai, lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial di wilayahnya. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut perlu dikomunikasikan dan disinergikan dengan pemerintah.
“Saya tadi sarankan untuk kolaborasi dan bicara teknisnya dengan pemerintah. Karena lembaga adat ini sudah diikat dengan perda dan perwali,” ungkap pria yang akrab disapa Herkes itu, Selasa (2/6/2026).
Kata dia, sinergi tersebut dapat menjadi dasar bagi lahirnya mekanisme sanksi adat yang jelas dan memiliki efek edukatif bagi masyarakat.
Dirinya mencontohkan, penerapan sanksi adat di wilayah Kelurahan Guntung, di mana pelanggaran tertentu dapat dikenai kewajiban memotong kambing sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.
“Tujuannya agar ada efek jera yang dilakukan oleh lembaga adat,” tegas Herkes, sapaannya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap bentuk sanksi adat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun prinsip hak asasi manusia.
Karena itu, lembaga adat perlu merumuskan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan nilai budaya setempat tanpa melanggar hukum.
Dengan harapan, kolaborasi pemerintah dan lembaga adat dapat perkuat pelestarian budaya, serta menciptakan kepastian dalam menerapkan norma sosial si masyarakat.
“Lembaga adat yang harus hadir menentukan sanksi apa yang diberikan. Tetapi jangan sampai bertentangan dengan aturan yang mengikat mereka,” pungkasnya. (*/Adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post