Dialektis.co – Anggota DPRD Bontang, Irfan menilai sudah saatnya biaya perpanjangan sertifikasi kompetensi tidak lagi dibebankan kepada pekerja. Menurutnya hal ini harus dicarikan solusi bersama.
Terangnya, sertifikasi kompetensi pekerja baik yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki masa berlaku. Hal ini kerap jadi kendala sendiri bagi pekerja.
Pasalnya, perpanjangan mutlak mereka butuhkan untuk tetap diakui secara professional. Ini menjadi beban biaya berkala bagi pekerja. Dan nilainya tidak murah.
“Biayanya (perpanjangan sertifikasi) mahal. Ini perlu kita pikirkan bersama,” tegas Irfan, Sabtu (28/3/2026).
Menurut politisi PAN itu, perlu ada skema kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan Dinas Tenaga Kerja. Sebab ini sudah menjadi persoalan rutin tiap tahunnya, terlebih Bontang sebagai kota industri.
Irfan mendorong program subsidi hingga bantuan khusus bagi pekerja. Untuk itu dibutuhkan regulasi daerah guna memastikan hal ini tidak luput dari perhatian.
Baginya, pelatihan dan sertifikasi bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
“Kalau kompetensi pekerja kita terjaga, perusahaan juga diuntungkan. Dan yang paling penting, keselamatan mereka lebih terjamin,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut Irfan dengan sertifikasi juga wujud nyata pemerintah hadir meningkatkan SDM serta mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memastikan setiap pekerja memiliki pengetahuan yang memadai yang ujungnya juga akan berdampak positif bagi keselamatan di sekitar wilayah industri. (*) .
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post