Disokong Anggaran Besar, Asti Mazar: Sudah Sepatutnya Bisa Berakselerasi Lebih Kencang

DIALEKTIS.CO, KUTIM – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memang sedang menikmati besarnya alokasi anggaran daerahnya. Dalam tiga tahun terakhir nilai yang mereka terima selalu melampaui Rp 4 triliun.

Lompatan terbesar terjadi pada 2022 ke 2023. Pada APBD Perubahan Kutim 2022, alokasi anggaran mereka berada di angka Rp 4 triliun. Nah, pada tahun anggaran berikutnya, jumlah tersebut berlipat dua, menjadi Rp 9,7 triliun.

Nah, pada tahun ini, baru APBD murni saja, mereka sudah “mengantongi” Rp 9,1 triliun. Jumlah itu masih berpeluang bertambah dari APBD Perubahan 2024. Diprediksi, pada akhir tahun nanti, anggaran mereka bisa melambung hingga Rp 12 triliun.

Dengan alokasi anggaran sebesar itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim berharap pemerataan pembangunan bisa terwujud. Terutama infrastruktur dasar yang memang berperan vital di masyarakat, khususnya wilayah pedalaman.

Di sisi lain, Pemkab Kutim juga punya pekerjaan rumah besar. Yakni mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yang kelak bisa mengelola anggaran tersebut dengan baik dan terukur.

“Contoh, ada dua instansi yang paling sering lambat jalan, Perkim (Perumahan dan Permukiman) dan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Dan, kalau ditanya pasti jawabanya kekurangan personel,” ucap Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar.

Solusi sederhananya adalah menambah SDM di sana. Tetapi dua instansi tersebut mengaku kesulitan menghadirkan SDM berkompeten dan memiliki kualifikasi tertentu.

Menurut perempuan yang merupakan bendahara DPD Partai Golkar Kutim itu, keterbatasan SDM tak sepatutnya menjadi alasan pemerintah untuk tidak bekerja secara maksimal.

Terlebih, dengan anggaran cukup besar yang dimiliki daerah saat ini, hendaknya pemerintah terus menggenjot dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dengan begitu untuk menuntaskan program pembangunan yang sudah dicanangkan bisa berjalan lancar.

“Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai terjadi lagi (SiLPA). Kita harus optimis, dan tugas kami (DPRD) mengawasi dan mengingatkan serta mendorong agar pemerintah terus bekerja secara maksimal,” pungkasnya.