Dialektis.co
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS
No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home KABAR PARLEMEN

Dewan Sarankan Pemprov Alokasikan Vaksin Lewat APBD

Redaksi by Redaksi
August 25, 2021
Muhammad Samsun Soroti Tambang Ilegal di Sungai Merdeka

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (Foto/Fran)

Share on FacebookShare on Twitter

DIALEKTIS.CO, Samarinda – Keterbatasan alokasi vaksin di Kaltim masih menjadi persoalan yang sulit diurai pemerintah daerah hingga kini. Pasalnya kewenangan pembelian dan pendistribusian vaksin berada di pemerintah pusat.

Mirisnya, sebagai provinsi terkonfirmasi kasus Covid-19 tertinggi di luar Jawa-Bali, Kaltim masih kesulitan mendapatkan vaksin.

Hal ini pun membuat wakil rakyat di DPRD Kaltim gerah. Lantaran, pemerintah daerah dianggap pasrah tanpa melakukan sesuatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Tanah Benua Etam -sebutan lain Kaltim.

Berdasarkan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyarankan pembelian vaksin menggunakan APBD. Walaupun ia mengetahui bahwa regulasi pembelian vaksin dilakukan oleh pemerintah pusat menggunakan APBN.

“Kalau vaksin ini kan memang kewenangan pusat, saya pernah berharap agar kita diberi kewenangan khusus, Kaltim barangkali untuk belanja sendiri vaksinnya,”

“Karena apa, kita mengharapkan dari pemerintah pusat, kan lama dan terbatas tentunya. Kita punya APBD yang cukup untuk menyehatkan masyarakat Kaltim. Kenapa ndak kita pakai duit kita,” ungkap Samsun dikonfirmasi, Rabu(25/8/2021).

Kendati demikian, Samsun menyadari harapannya itu terhalang aturan. Kemudian, ia menyampaian alternatif sekiranya peraturan itu bisa dikesampingkan untuk memperjuangkan pembelian vaksin bagi pemerintah daerah.

Sehingga tak lagi perlu menunggu-nunggu distribusi dari pemerintah pusat. Mengingat tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan vaksin.

“Dari Rp 11 Triliun itu kalau Rp 1 Ttriliun-nya dipakai untuk beli vaksin juga tidak apa-apa, yang penting masyarakat kita sehat. Kalau kita nunggu-nunggu saja ya seperti ini,” paparnya.

Disinggung mengenai penyampaian saran tersebut kepada Pemprov, anggota DPRD Kaltim dari fraksi Partai PDI-P ini mengatakan, sudah pernah menyampaikan hal itu melalui obrolan.

Ia juga menyebut, bahwa anggaran Pemprov itu banyak bahkan Dewan siap menyetujui anggaran tambahan apabila itu berkaitan dengan kemaslahatan dan kesehatan masyarakat Kaltim.

“Udah kita ngobrol. Nanti kita lobi supaya pusat memberikan kewenangan khusus. Duit kita banyak loh,”

“Kan sudah ada anggaran Rp 250 Miliar untuk penanganan Covid-19, kalau seandainya mau ditambah lagi ya ndak papa. Kami siap, yang penting itu tadi kita langsung mengena pada sasaran, seeperti pengadaan vaksin. Ya permenkesnya dulu dirubah,” tutupnya. (MFA/Yud)

Print Friendly, PDF & Email
Tags: DPRD Kaltim
ShareTweetShare
Previous Post

Gawat Darurat, Warga Bontang Bisa Hubungi 112 Bebas Pulsa

Next Post

Islamic Center Kaltim Tolak Vaksin AstraZenecca, Komisi IV DPRD Buka Suara

Related Posts

Tolak WFA, Arfian: ASN Bukan Pekerja Digital Lepas, Pelayanan Harus Berkantor
DPRD Bontang

Tolak WFA, Arfian: ASN Bukan Pekerja Digital Lepas, Pelayanan Harus Berkantor

Arfian Arsyad Warning Sekolah Jangan Jual Seragam ke Siswa Baru
DPRD Bontang

Arfian Arsyad Warning Sekolah Jangan Jual Seragam ke Siswa Baru

Soroti Proyek Multiyears dalam RPJMD, Yusuf Ingatkan Jangan Jadi Beban Fiskal Daerah
DPRD Bontang

Soroti Proyek Multiyears dalam RPJMD, Yusuf Ingatkan Jangan Jadi Beban Fiskal Daerah

Dewan Dukung Desain Ulang Metode Rekrutmen Tenaga Kerja, Tekan Potensi Orang Dalam
WARTA

Dewan Dukung Desain Ulang Metode Rekrutmen Tenaga Kerja, Tekan Potensi Orang Dalam

Bahas RPJMD, Dewan Minta Mitigasi Bencana Berbasis Data dan Pemodelan Risiko
DPRD Bontang

Bahas RPJMD, Dewan Minta Mitigasi Bencana Berbasis Data dan Pemodelan Risiko

RPJMD Harus Sesuai Arah Kebijakan Nasional
DPRD Bontang

RPJMD Harus Sesuai Arah Kebijakan Nasional

Next Post
Islamic Center Kaltim Tolak Vaksin AstraZenecca, Komisi IV DPRD Buka Suara

Islamic Center Kaltim Tolak Vaksin AstraZenecca, Komisi IV DPRD Buka Suara

Discussion about this post

Follow Us

dialektis-logo-1
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH ANAK

© 2022 DIALEKTIS.CO – Managed by Aydan Putra. All rights reserved.

No Result
View All Result
  • HOME
  • WARTA
  • KABAR PARLEMEN
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
  • EKBIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • RAGAM
  • PARIWARA
  • KOLOM
  • VIDEO
  • INFOGRAFIS

© 2021 DIALEKTIS.CO - Managed by Aydan Putra. All rights reserved.