DIALEKTIS.CO, Samarinda – Keterbatasan alokasi vaksin di Kaltim masih menjadi persoalan yang sulit diurai pemerintah daerah hingga kini. Pasalnya kewenangan pembelian dan pendistribusian vaksin berada di pemerintah pusat.
Mirisnya, sebagai provinsi terkonfirmasi kasus Covid-19 tertinggi di luar Jawa-Bali, Kaltim masih kesulitan mendapatkan vaksin.
Hal ini pun membuat wakil rakyat di DPRD Kaltim gerah. Lantaran, pemerintah daerah dianggap pasrah tanpa melakukan sesuatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Tanah Benua Etam -sebutan lain Kaltim.
Berdasarkan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyarankan pembelian vaksin menggunakan APBD. Walaupun ia mengetahui bahwa regulasi pembelian vaksin dilakukan oleh pemerintah pusat menggunakan APBN.
“Kalau vaksin ini kan memang kewenangan pusat, saya pernah berharap agar kita diberi kewenangan khusus, Kaltim barangkali untuk belanja sendiri vaksinnya,”
“Karena apa, kita mengharapkan dari pemerintah pusat, kan lama dan terbatas tentunya. Kita punya APBD yang cukup untuk menyehatkan masyarakat Kaltim. Kenapa ndak kita pakai duit kita,” ungkap Samsun dikonfirmasi, Rabu(25/8/2021).
Kendati demikian, Samsun menyadari harapannya itu terhalang aturan. Kemudian, ia menyampaian alternatif sekiranya peraturan itu bisa dikesampingkan untuk memperjuangkan pembelian vaksin bagi pemerintah daerah.
Sehingga tak lagi perlu menunggu-nunggu distribusi dari pemerintah pusat. Mengingat tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan vaksin.
“Dari Rp 11 Triliun itu kalau Rp 1 Ttriliun-nya dipakai untuk beli vaksin juga tidak apa-apa, yang penting masyarakat kita sehat. Kalau kita nunggu-nunggu saja ya seperti ini,” paparnya.
Disinggung mengenai penyampaian saran tersebut kepada Pemprov, anggota DPRD Kaltim dari fraksi Partai PDI-P ini mengatakan, sudah pernah menyampaikan hal itu melalui obrolan.
Ia juga menyebut, bahwa anggaran Pemprov itu banyak bahkan Dewan siap menyetujui anggaran tambahan apabila itu berkaitan dengan kemaslahatan dan kesehatan masyarakat Kaltim.
“Udah kita ngobrol. Nanti kita lobi supaya pusat memberikan kewenangan khusus. Duit kita banyak loh,”
“Kan sudah ada anggaran Rp 250 Miliar untuk penanganan Covid-19, kalau seandainya mau ditambah lagi ya ndak papa. Kami siap, yang penting itu tadi kita langsung mengena pada sasaran, seeperti pengadaan vaksin. Ya permenkesnya dulu dirubah,” tutupnya. (MFA/Yud)
