DIALEKTIS.CO – Mimpi Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mendorong terciptanya kemitraan antara perusahaan besar dengan masyarakat khususnya untuk tumbuhnya pelaku usaha mikro di bisnis pengemasan minyak goreng. Semakin mendekati kenyataan.
Pasalnya, dalam rapat kerja Rabu (5/1/2021) kemarin. Perwakilan Pemkot Bontang dalam hal ini Dinas Kop-UKMP dan Dinas DPM-PTSP telah bersepakat untuk segera menjajaki penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Energi Unggul Persada (EUP), selaku pabrik penghasil Crude Palm Oil (CPO) yang beroprasi di kawasan industri, Bontang Lestari.
Tanggapan positif pun datang dari asisten manager External Relations, PT EUP, Jayadi menyatakan penyusunan rencana kerjasama tersebut diyakini akan memberi manfaat yang baik bagi UKM, Pemerintah dan pihak Perusahaan.
Baca juga: Ciptakan UMKM Unggulan, BW Usul Pemkot Bangun Kemitraan Dengan Pabrik CPO
“Ini sejalan dengan semangat untuk meberi manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, ini juga menguntungkan, jadi semakin mendekatkan kami dengan konsumen,” ujarnya saat rapat.
Jayadi menekankan prinsipnya, EUP menyambut baik kemungkinan mejalin kerjasama pengemasan dengan UKM melalui pemerintah.
Tinggal kesepakan poin isi dalam MoU yang perlu disusun atau dibahas secara khusus. Termasuk di dalamnya terkait kapasitas yang EUP sediakan, serta harga khusus untuk UKM lokal Bontang.
Sementara, sebelumnya Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang pada kesempatan itu menekankan keberadaan perusahaan harus memiliki asas simbiosis mutualisme hal itu juga yang akan menjadi prinsip penyusunan MoU.
BW –sapaan akrabnya, menyatakan Pemkot harus cepat menangkap peluang bisnis ini. Ia pun mendesak MoU kerjasama penemasan minyak gorengnya untuk segera dibuat.
Tak berhenti di situ, usai Mou selesai dibuat. BW juga meminta Pemrintah Kota untuk segera menyusun kajian induk.
Pasalnya, diketahui perusahaan sawit dalam hal ini EUP memiliki potensi 36 industri turunan, peluang ini juga harus ditangkap.
“Jadi ada manfaatnya. Sehingga tidak sekedar dikeluhkan kerusakan jalan tanpa manfaat buat masyarakat,” tegasnya.
Kembali soal Mou, BW menekankan di dalamnya harus memuat jumlah kuota produksi. Politisi NasDem itu pun mengusulkan 5 persen dari hasil produksi.
Untuk memastikan bisnis berjalan lancar, pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan, sarana dan prasarana penunjang industri rumahan.
“Perusahaan juga harus mendampingi, agar kualitas kemasan UKM Bontang sama kualitasnya dengan kemasan pabrik. Harga juga harus khusus, agar produk UKM dapat bersaing,” pungkasnya. (Yud/DT).
