Dialektis.co – Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah berbeda dalam menyikapi kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang digulirkan pemerintah pusat setiap Jumat.
Alih-alih mengikuti pola tersebut, Bontang justru mengkaji penerapan WFH pada hari Rabu.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemkot ingin menjaga ritme pelayanan publik sekaligus mempertahankan kegiatan rutin yang telah mengakar, seperti program Jumat Bersih.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa penyesuaian hari WFH merupakan bagian dari strategi daerah agar kebijakan tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas penting.
“Kalau Jumat diterapkan WFH, kegiatan seperti Jumat Bersih bisa terganggu. Maka kami siapkan opsi hari Rabu, tapi masih menunggu keputusan wali kota,” ujarnya di Pendopo Rumah Jabatan, Rabu (1/4/2026).
Di balik pergeseran hari tersebut, tersimpan upaya Pemkot menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan.
WFH tidak hanya dimaknai sebagai fleksibilitas kerja, tetapi juga instrumen untuk menekan pengeluaran, khususnya konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Pengurangan mobilitas ASN diyakini dapat berdampak langsung terhadap efisiensi anggaran daerah, sekaligus mendukung program penghematan energi nasional.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh ASN. Jabatan struktural seperti sekretaris daerah, kepala dinas, hingga lurah tetap diwajibkan hadir di kantor guna memastikan roda pemerintahan berjalan stabil.
Sebaliknya, skema WFH akan difokuskan pada pegawai non-struktural yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan secara daring.
Pemkot juga menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi prioritas utama. Sejumlah unit layanan vital seperti puskesmas, Disdukcapil, serta kantor kecamatan dan kelurahan dipastikan tetap beroperasi normal meski WFH diterapkan.
Hal yang sama berlaku bagi Satpol PP yang tetap menjalankan tugas di lapangan.
“Layanan masyarakat tidak boleh terganggu. Satpol PP juga tetap aktif karena tugasnya di lapangan,” tegas Agus.
Saat ini, rencana penerapan WFH setiap Rabu masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan wali kota.
Jika disahkan, kebijakan ini akan menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat mengadaptasi kebijakan pusat secara fleksibel, tanpa mengorbankan kebutuhan lokal.
Dengan pendekatan tersebut, Bontang mencoba membuktikan bahwa efisiensi tidak harus mengganggu pelayanan, dan inovasi kebijakan bisa tetap selaras dengan karakter daerah. (*/Adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post