Dialektis.co – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkap capaian telah berhasil melakukan pengentasan atau zero kemiskinan ektrem pada tahun 2025.
Kata dia, hal itu berkat berbagai intervensi yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, termasuk dengan melibatkan sektor swasta.
“Seluruh sasaran miskin ektrem telah tertangani. Sehingga Kota Bontang dinyatakan mencapai kondisi zero kemiskinan ekstrem,” paparnya dalam Rapat Paripurna DPRD terkait LKPJ 2025, Senin (30/3/2026).
Diungkap Neni, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Bontang. Dari 7.110 jiwa di 2024, turun menjadi 6.180 jiwa pada 2025.
Baginya, penurunan ini juga menjadi indikator positif. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah dinilai cukup evektif.
Baca juga: DPRD Gelar Paripurna LKPJ Wali Kota Bontang Anggaran 2025, Ekonomi Tumbuh 3,21 persen
Namun, Neni menegaskan jajaranya untuk tidak cepat berpuas diri. Kolaborasi harus terus ditinggkatkan demi guna mempercepat penurunan angka kemiskinan secara menyeluruh.
Masih dalam pemaparannya, Neni menjabarkan ekonomi Bontang beranjak dari tekanan. Setelah sebelumnya minus 2,51 persen pada 2024. Pertumbuhan ekonomi kembali positif di angka 3,21 persen pada 2025.
Bahkan, kata dia pada sektor nonmigas tumbuh lebih tinggi hingga 6,33 persen. Baginya hal ini menandakan adanya pergerakan ekonomi di luar sektor utama.
Namun, diakui Neni. Dari sisi distribusi bantuan sosial masih banyak yang harus dibenahi lantaran masih ditemukan belum berjalan merata.
Disinggungnya terkait penyaluran BLT. Baginya, bantuan sosial seperti BLT menjadi instrumen penting untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Terutama oleh kelompok rentan.
“Harus ada perbaikan dalam pola distribusinya,” tegasnya.
Masih dalam LKPJ, angka kemiskinan dinilai menurun. Dari 3,74 persen menjadi 3,21 persen. Namun ketimpangan pendapatan justru meningkat. Rasio tercatat berada di angka 0,349, melampaui target 0,330.
Itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Neni mengajak semua pihak, termasuk DPRD turut menyorot agar program sosial benar-benar tepat sasaran.
Dijelaskannya, nantinya program BLT 2026 menggunakan skema per individu. Tidak lagi per kepala keluarga. Setiap penerima mendapatkan Rp300 ribu per bulan. Dengan skema ini setiap rumah tangga penerima dapat menerima lebih besar bantuan.
Neni yang hadir rapat paripurna dengan didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris, kembali menekankan tidak boleh ada lagi keterlambatan penyaluran bantuan sosial. Sebab, berpotensi mengurangi efektivitas program dalam menjaga daya beli masyarakat. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post