DIALEKTIS.CO – Ketua Resimen Borneo Nusantara (REBORN), Edi Musjayadi meminta pemerintah daerah untuk lebih transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menjaring pejabat (Pj) Kepala Daerah di Kalimantan Timur.
Hal itu ia sampaikan kepada media ini, Jumat (18/8). Kata dia, jangan sampai, yang muncuat justru sekedar pertarungan politik, kompromi, dan lobi tanpa meminta masukan elemen masyarakat.
Diketahui, masa bakti Gubernur Kaltim Isran Noor dan pasangannya Wagub Hadi Mulyadi tinggal menghitung hari. Akan berakhir pada pengujung September 2023. Selain itu, masa jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) juga akan berkahir pada 19 September mendatang.
“Jabatan Pj Bupati ini sangat strategis. Seorang Pj kan biasanya hanya 3-4 bulan saja. Namun, kali ini masa jabatannya cukup panjang. Satu tahun lebih, sampai Pilkada 2024 pada November. Bahkan, bisa sampai awal 2025 hingga bupati terpilih dilantik,” ujar Edi.
Saat ini secara teknis, penunjukan Pj diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 Tahun 2023. Untuk Pj gubernur diusulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Presiden melalui beberapa proses.
Sementara untuk Pj bupati, tiga kelembagaan mulai menteri, gubernur sampai DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota jadi “pintu” yang mengusulkan nama penjabat. Hal ini yang menurutnya harus dikawal, masyarakat diberi ruang untuk ikut memberi masukan usulan nama yang dinilai kompeten.
Lebih jauh, Edi menyampaikan terkait penentuan Pj Bupati PPU sangat strategis terlebih jika dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya, secara geografis yang bersinggungan langsung dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selanjutnya, proses penentuan anggaran yang strategis untuk masyarakat bisa diprioritaskan. Selain itu, kata dia, suasana tahun politik juga jadi pertimbangan. Sebagai kepala daerah harus bisa membantu menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Kita harap harus bisa netral dari pengaruh partai. Komitmen untuk memiliki perlakuan yang sama dengan semua partai politik,” harapnya.
Ditanya siapa menurutnya yang paling cocok untuk mengisi posisi itu. Edi Musjayadi tak segan menyebut dua nama pejabat struktural di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilainya layak dan paham dengan kondisi kedaerahan.
“Kadispora Kaltim, Agus Heri Kusuman, saya rasa dengan pengalamannya beliau mampu. Secara persyaratan juga layak untuk diusulkan, sebab sudah eslon 2 dan beberapa kali menjabat kepala Dinas. Ada juga Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak,” pungkasnya. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
