Dialektis.co – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkap pendapatan daerah pada tahun 2027 diprediksi bakal mengalami penurunan. Bahkan, APBD diproyeksi hanya Rp 1,6 Triliun.
Neni merinci, dana kurang salur senilai Rp402 miliar yang hingga kini belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI, menjadi salah satu sorotan.
Selain itu, Kata Neni Bontang juga terancam kehilangan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim yang ikut mengalami pemangkasan pada 2027 mendatang.
Hal itu ia sampaikan langsung kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim di Samarinda, Senin (3/8/2026) kemarin.
Akibatnya Pemkot Bontang terpaksa menunda sejumlah program strategis untuk masyarakat. Termasuk program penanganan banjir, yang sebelumnya direncanakan.
“Hasilnya, kemarin kami kepala daerah Kaltim akan ke Pemerintah Pusat meminta agar dana kurang salur bisa ditransfer. Uang itu akan bermanfaat bagi Bontang,” ucap Neni.
Ancaman terbesar berikutnya ialah pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Namun, Neni menegaskan opsi tersebut menjadi langkah terakhir jika Pemkot Bontang tidak mendapatkan sumber pendapatan lain dan dana kurang salur tidak kunjung diterima.
“Sementara opsi pemangkasan TPP belum kami bahas. Semoga saja Pemerintah Pusat bisa mentransfer dana kurang salurnya,” tuturnya.
Diketahui, kontraksi keuangan daerah sudah terjadi sejak 2026 ini. Bahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bontang mencatat tahun ini defisit anggaran Rp100 miliar pada APBD 2026.
Bahkan wali Kota Neni turun langsung melakukan efesiensi atau penundaan beberapa program.
Misalnya Proyek Multiyears Kontrak Danau Kanaan, Revitalisasi RS Tipe D, Dana Pro RT Plus, Lapangan Mini Soccer Berbas Pantai, dan revitalisasi Gor Taman Prestasi. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post