DPRD Kaltim Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti Temuan BPK, 60 Hari

DIALEKTIS.CO – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta hasil temuan laporan keuangan APBD Kaltim tahun anggaran (TA) 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Mantan Bupati Kabupaten Berau dua periode menyampaikan hal itu seusai Rapat Paripurna ke-19 dengan salah satu agenda tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun 2020.

Disela-sela kegiatan, dilanjutkan dengan penandatangananan persetujuan bersama antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim Isran Noor dengan didampingi Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Adapun temuan yang dilaporkan BPK, Makmur mengatakan jika masih ada persoalan yang harus ditindaklanjuti hingga 60 hari tentang laporan keuangan yang tidak tersalurkan. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim didorong agar lebih tertib administrasi.

“Itu yang dipelototi oleh dewan. Sesuai dengan akuntansi publik itu dulu. Bukan berati Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak ada penyalahgunaan, tidak ada kekeliruan. Ada dong,” ujar Makmur saat ditemui di Gedung D, lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (21/6/2021).

Sebagai salah satu unsur pimpinan, Makmur berharap laporan keuangan APBD TA 2020 harus disajikan dengan benar, transparan dan akuntabel. Bahkan jangan ada laporan aset yang tidak tercatat.

“Bagaimana pun juga WTP dalam sistem investigasinya itu iya, tetapi dalam hal tertentu mungkin ada penyalahgunaan,” ungkap politisi Fraksi Golkar itu.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut jika Pemprov Kaltim telah mengelola keuangan daerah secara profesional, transparansi dan akuntabel.

Hal itu dibuktikan dari laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2020 yang sebelumnya telah memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) dari BPK RI yang dicapai 8 kali berturut.

“Dalam laporan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawan pelaksanaan APBD, berbagai masukan, saran dan tanggapan serta rekomendasi data telah disampaikan,”

“Karenanya, Pemprov Kaltim menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kaltim atas laporan yang telah disampaikan,” pungkas orang nomor satu di Benua Etam itu. (MFA/Yud).