Prioritaskan Lokal, Lulus CPNS di Bontang Tak Bisa Pindah Selama 20 Tahun

DIALEKTIS.CO – Komisi I DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota untuk memprioritaskan warga Bontang dalam rekrutmen Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) 2021.

Untuk memastikan hal itu, legislator mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) menyusun aturan teknis yang lebih menguntungkan warganya sendiri, disamping tetap mengikuti ketentuan dari KemenPAN-RB.

“Harus ada upaya menguntungkan warga Bontang dalam proses perekrutan,” kata Rusli saat rapat kerja Komisi I bersama BKPSDM, Senin (1/3/2021).

Senada, Raking meminta aturan teknis kembali dibahas usai kepastian jumlah formasi yang sebelumnya diusulkan ke KemenPAN-RB telah diterima.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto menyatakan sesuai ketentuan persetujuan formasi yang nantinya diumumkan KemenPAN-RB bisa seluruhnya dilaksanakan, bisa juga hanya sebagian.

Terangnya, kunci keputusan formasinya nanti ada di Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Wali Kota. Dalam hal ini BKPSDM akan memberi data informasi sebagai pertimbangan Wali Kota mengambil keputusan.

“Kondisi saat ini Bontang kekurangan PNS. Berdasarkan analisis beban kerja, ada 25 jabatan eselon 4 yang tidak punya staf. Kemudian di posisi Bendahara kita juga sangat kekurangan memenuhi kualifikasinya, baik secara disiplin ilmu maupun pengalaman kerja,” bebernya.

Terkait upaya menguntungkan calon peserta lokal. Sudi mengatakan hal yang paling mungkin dapat dilakukan ialah strategi pemberkasan, sementara saat tahap uji kompetensi sepenuhnya sudah jadi kewenangan panitia seleksi (pansel) pusat.

Dalam pemberkasan Pemerintah Daerah dimungkinkan memasukkan aturan khusus dan hal ini diperkenankan secara aturan. Seperti syarat sertifikasi dan ketentuan lain.

Dicontohkannya, nantinya memungkinkan untuk memasukkan syarat kesedian untuk mengabdi di Kota Bontang. Sehingga perekrutan CPNS yang dilakukan benar-benar menjawab kekurangan yang ada, tidak sekedar batu loncatan.

“Kita rencananya di syarat administratif akan memasukkan pernyataan bila diterima baru bisa pindah jika telah mengabdi 20 tahun. Selama ini kan 10 tahun sudah bisa pindah, ini diharapkan dapat menekan minat pendaftar dari luar,” paparnya.

Hal lain secara teknis sistem pemberkasan dan pendaftaran selain online, pihaknya juga mensyaratkan mekanisme ofline. Sehingga sedikit banyak akan menguntungkan putra-putri Bontang yang ingin mengabdi.

“Kami mendukung selama tidak melanggar regulasi dari pusat. Celahnya ya hanya sampai pada tahap administrasi, selebihnya tidak bisa,” bebernya.

Sebagai informasi, Pemkot Bontang melalui BKPSDM mengusulkan 491 formasi CASN 2021. Terdiri dari 156 CPNS dan 335 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Yud/DT).