Dialektis.co – Isu ketahanan dan kedaulatan nasional kembali mencuat, saat kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) pada 19 hingga 20 November 2025 kemarin.
Ditemukan selama ini, bandara dan kawasan IMIP tidak bisa oleh aparat pemerintah. Bahkan area bandara yang diduga ramai dengan rute penerbangan internasional itu berjalan tanpa adanya pengawasan otorinas negara. Baik Bea Cukai, maupun Imigrasi.
“Tidak boleh ada negara di dalam negara,” tegas Sjafrie dalam video yang diterima media ini, saat sesi wawancara dengan wartawan.
Sjafrie yang datang ke kawasan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) secara terbuka menegaskan kekhawatirannya terkait potensi celah yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.
Sementara pantauan media ini dalam akun istagram resmi milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin memberi sinyal bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku tambang ilegal.
“Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” tulis dalam salah satu unggahannya, Senin (24/11/2025).
Masih dalam teks unggahnya, Sjafrie mejabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berisi sebagai berikut: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kata dia, berdasarkan amanat undang-undang dan perintah presiden, Sjafrie berkomitmen Kementerian Pertahanan dan seluruh kementerian terkait tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktik tambang ilegal.
Lebih lanjut Sjafrie ingin memastikan seluruh proses hukum yang berkaitan dengan penambangan ilegal berjalan dengan adil dimulai dari penangkapan, penyidikan, penyelidikan hingga masuk ke ranah pengadilan.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegas Sjafrie dalam unggahannya.
Menurutnya dengan tindakan tegas dan terukur. Sjafrie yakin penindakan hukum akan berjalan konsisten demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam secara legal untuk kepentingan masyarakat.
“Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Menhan Sjafrie bersama rombongan baru saja memantau latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah yang digelar pekan lalu.
Latihan itu digelar guna mempertajam kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik penambangan ilegal di Indonesia. TNI juga sengaja menggelar latihan di dua tempat tersebut lantaran di wilayah itu kerap terjadi praktik penambangan ilegal.
Video pernyataan Sjafrie saat wawancara dengan wartawan usai acara itu kemudian viral dan menarik perhatian publik di beragam platform media sosial. Pantauan media ini, mayoritas warganet mendukung penuh langkah Menhan Sjafrie bersama TNI untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan kedaulatan utamanya di daerah dengan tingkat praktik tambang ilegal yang tinggi. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan bergabung saluran Dialektis.co WhatsApp atau telegram di link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join.
Discussion about this post