DIALEKTIS.CO, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan, Rabu (13/12).
Turut serta mendampingi kunker Komisi II, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo.
Rombongan Komisi II yang dipimpin Nidya Listiyono bersama Anggota Komisi II yakni, Ambulanci Komariah, Selamat Ari Wibowo, Sapto Setyo Pramono dan Muhammad Adam, diterima langsung oleh Azhari Idris selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi.
Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas program strategis pengembangan produksi migas di Kaltim serta peluang kerjasama antara perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dengan Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim.
Nidya Listiyono mengatakan bahwa kedatangan Komisi II ke kantor SKK Migas adalah yang pertama kali. Kemudian Ia juga mengatakan bahwa Komisi II yang membidangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wadah bagi perusda untuk berkoordinasi termasuk penyertaan modal.
“Kami (Komisi II) yang kemudian memproses yang kemudian disetujui oleh pimpinan dan Banggar,” kata Nidya.
Politisi partai Golkar ini mengharapkan support terkait proses bisnis dan kerjasama terhadap perusda Kaltim dalam hal ini perusda MMP. Selain itu, terkait persoalan tenaga kerja, ia juga berharap agar pemerintah provinsi dapat berkonektivitas.
“Kami mengapresiasi, bahwa anak-anak kita Alhamdulillah mendapatkan prioritas, itu yang paling penting. Karena IKN sudah didepan mata, tentu persaingan dan lain sebagainya itu sudah luar biasa termasuk nanti pendidikannya, nah ini nanti kami ingin ada konektivitas,” ujarnya.
Sementara, Seno Aji menyampaikan terkait kelangkaan BBM yang saat ini terjadi di beberapa tempat di Kaltim. Dimana terlihat dibeberapa SPBU antrian kendaraan yang begitu panjang.
“Saya pernah mendengar bahwa kelangkaan ini memang adanya miss kalkulating dari Pertamina, sehingga kuota yang diberikan kepada SPBU tidak sesuai,” sebutnya.
Senada dengan hal itu, Hasanuddin Mas’ud juga mengeluhkan terkait panjangnya antrean kendaraan yang mengantre di SPBU. Ia menginginkan adanya solusi terkait hal tersebut.
“Ini mungkin perlu dipikirkan penyebabnya apa, mungkin ada kebijakan-kebijakan. Kalau kami di pemerintah daerah itu susah, karena kita bukan pemilik barang dan tidak bisa melarang warga kami. Tapi kalau ada patokan, ada kriteria yang harus dipenuhi maka aturan itu yang kita jadikan acuan,” ucapnya.
Selanjutnya, Sigit Wibowo juga menyatakan bahwa konsumsi BBM selain untuk masyarakat juga ada dari pihak perusahaan atau industri ekstraktif.
“Bisa jadi kuota yang digunakan untuk masyarakat, bisa juga itu jebol kesana. Artinya ini peruntukannya harus jelas. Berapa yang untuk konsumsi masyarakat untuk harian kemudian juga untuk industri-industri,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Azhari Idris menjelaskan bahwa SKK Migas tidak berhubungan langsung terhadap pendistribusian BBM. Menurutnya, untuk jawaban yang lebih konkret ada pada unit pemasaran yaitu Marketing Operation Regional (MOR) V.
“Beberapa jawaban barangkali bisa dapat lebih konkret di unit pemasaran disini yaitu MOR V, mereka mesti tahu lebih detail berkaitan dengan alokasi,” tutupnya. (ADV/DPRD Kaltim).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah install aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post