DIALEKTIS.CO — Tak sekedar meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan. Wali Kota Bontang, Basri Rase, juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mempermudah proses perizinan.
“Izin untuk mendapat BBM subsidi untuk nelayan harus dipermudah,” tegas Basri di sela-sela peresmian TPI Tanjung Limau.
Proses perizinan nelayan yang mengharuskan diurus ke Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Provinsi Kaltim di Samarinda. Dinilai jadi kendala tersendiri.
Baca juga: Basri Ingin Sulap TPI Tanjung Limau jadi Lokasi Wisata Seperti di Muara Angke
Basri berharap Pemprov Kaltim dapat membuat pelayanan UPTD di Bontang agar nelayan dapat mengurus perizinan dengan lebih mudah tanpa perlu melakukan perjalanan jauh.
“Harusnya di Bontang ada kantor UPTD. Jadi mengurus perizinan tidak perlu pergi terlalu jauh. Jangankan ke Samarinda, kantor di Bontang pun mereka jarang datangi,” desaknya.
Menurutnya, kuota yang didapat Bontang saat ini juga masih kurang memenuhi kebutuhan nelayan yang semakin meningkat.
Terlebih saat ini sejumlah nelayan mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan BBM, karena sebagian besar BBM justru diamanfaatkan oleh nelayan luar yang berlayar di sekitar perairan Bontang.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim, Syirajuddin, menyatakan bahwa persoalan perizinan akan diusahakan secepat mungkin dan segera ditindaklanjuti.
Sama halnya dengan BBM. Syirajuddin menyatakan jumlah kuota subsidi akan segera didata ulang. Hal ini sebagai langkah awal yang harus dilalui untuk menambah jumlah kuota.
“Untuk penambahan kuota akan kami koordinasikan lagi,” tutupnya. (*).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Dialektis.co. Caranya dengan klik link https://t.me/+CNJcnW6EXdo5Zjg1 kemudian join. Agar lebih mudah instal aplikasi telegram dulu di ponsel Anda.
Discussion about this post