Terkait Penghapusan Honorer, Pemkot Bontang Segera Lakukan Pemetaan

DIALEKTIS.CO – Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati menyatakan jajarannya akan segera melakukan pemetaan terhadap tenaga honorer.

Hal itu dilakukan sebagai respon dari keluarnya keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terkait penghapusan tenaga honor pada 28 November 2023 mendatang.

“Isi suratnya meminta daerah untuk melakukan pemetaan. Teknisnya masih akan kami rapatkan pekan depan,” ujarnya kepada awak media, Jumat (3/6/2022) kemarin.

Baca juga: Nikmati Pesona Matahari Terbit di Masjid Terapung Bontang

Kata dia, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh guna membahas langkah strategis.

Menurutnya, nantinya langkah yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik termasuk pemetaan. Ia pun berharap dalam pembahasan nanti akan ditemukan cara atau solusi terbaik bagi tenaga honor.

“Semoga ada kebijakan yang bagus untuk honorer kita,” tuturnya.

Sementara, data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang mencatat saat ini terdapat 2.236 Tenaga Kontrak Daerah, 85 Honor BOS Sekolah dan 47 Tenaga Harian Lepas (THL) yang akan berdampak langsung dengan keputusan tersebut.

Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto menyatakan evaluasi analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) diseluruh perangkat daerah, mutlak untuk segera dilakukan sebagai dasar penyusunan formasi ASN yang akan diusulkan ke Kemenpan RB.

“Segara dilakukan rapat  lintas prangkat daerah mengevalusai Anjab dan ABK,” bebernya.

Baca juga: Megahnya Masjid Kubah Songkok Recca, Destinasi Wisata Religi di Bone

Sebutnya, yang dilakukan ialah penyesuaian kualifikasi dan kompetensi antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan pegawai yang ada. Tentu dengan tetap memperhitungkan kemapuan anggaran daerah.

“Keputusannya seperti apa masih akan dibahas,” katanya.

Terkait kemungkinan perubahan status menjadi tenaga alih daya (outsourcing), Sudi mengaku hal itu yang akan dikonsultasikan kembali dengan Kemenpan RB. Serta koordinasi lintas pemerintah daerah, sebab kondisi dan permasalahan yang sama dialami. (*)